Dapat Banyak Keluhan Soal Kitas dan Visa, Jokowi: Saya Malu...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku malu saat menerima banyak keluhan soal pengurusan Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas) dan visa.

Keluhan itu datang dari investor, turis maupun warga asing yang akan masuk ke Indonesia.

"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya banyak. Baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yg ingin dapat kitas izin tinggal. Auranya yang saya rasakan itu imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," ujar Jokowi saat memimpin rapat yang membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (9/9/2022) sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (10/9/2022).

Kepala negara mengungkapkan, jika sulit mengurus Kitas dan visa, akan menyulitkan para investor dan turis.

Sehingga Jokowi meminta layanan imigrasi harus dirubah total menjadi memudahkan dan melayani.

"Kalau perlu dirjen-nya ganti, bawahnya ganti semua biar ngerti bahwa kita ini berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang harus diubah," tegas dia.

Jokowi lantas memberi contoh kondisi layanan imigrasi di negara-negara maju.

Negara-negara tersebut menurutnya selalu mempertinbangkan berbagai hal dalam memberikan kemudahan layanan imigrasi.

"Kalau yang saya lihat negara-negara yang majunya cepet itu, orang itu diberikan baik yang namanya visa, yang namanya Kitas itu mereka melihat itu kalau dia investor, investasinya berapa sih? Negara itu pasti lihat," ungkap presiden.

"Dia mau buka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih?" lanjutnya.

Jika layanan imigrasinya sulit,kata Jokowi, Indonesia menjadi sangat tidak menarik bagi investor.

"Saya cek kenapa kita menjadi tidak menarik? Salah satunya, bukan salah satunya, paling gede kontribusinya adalah urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama," ungkap dia.

"Ini yang gini-gini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul merubah ini Pak Menteri, sudah ganti itu kalau memang tidak punya kemampuan untuk reform ganti semuanya dari dirjen sampai bawah ya ganti. Endak akan berubah, kalau enggak (diganti), enggak akan berubah," tambah dia.