Serikat dan Partai Buruh Bakal Aksi Sebulan Penuh, Demo Tersebar di Banyak Daerah

Tujuan dari aksi ini adalah menolak keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Aksi dilakukan setiap hari, kecuali Jumat, Sabtu, dan Minggu," ungkap Said Iqbal dalam jumpa pers, Jumat (9/9/2022).

Namun, menurut Said Iqbal , aspirasi buruh dalam gelombang aksi unjuk rasa ini tidak hanya menuntut dibatalkannya kenaikan harga BBM.

Buruh juga menuntut kenaikan upah minimum kabupaten/kota 10-13 persen serta penolakan atas omnibus law UU Cipta Kerja.

"Tanggal 8 September, aksi sudah dilakukan di Sumatera Selatan oleh Partai Buruh dan elemen serikat buruh," kata Said Iqbal.

Berikutnya, barisan Said Iqbal bakal unjuk rasa di Balaikota Jakarta.

"Secara bersamaan, elemen buruh KSPSI AGN direncanakan akan melakukan aksi ribuan buruh di depan DPR RI," katanya.

Pada 13 September, aksi akan dilakukan di Kantor Gubernur Banten, diikuti "gabungan buruh, petani, nelayan, dan miskin kota".

Pada 14 September, Said Iqbal mengklaim akan dilakukan aksi masing-masing di kabupaten/kota se-Jawa.

Pada 15 September, aksi direncanakan digelar khusus di Jawa Barat.

"Sebanyak 27 kabupaten/kota akan melakukan aksi seperti di Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, dan sebagainya," ungkap Said Iqbal.

Pada 19 September, aksi dilakukan se-Kepulauan Riau dan Riau daratan. Pada 20 September, aksi digelar se-Jawa Timur dan Sumatera selain Riau dan Kepulauan Riau.

"Tanggal 22 September aksi dilakukan se-wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Tanggal 26 September, buruh se-Jawa Barat aksi di Gedung Sate. Totalnya, bisa mencapai 30 ribu buruh," ungkap Said Iqbal.

Ia menyatakan, jika tuntutan buruh dalam rentetan aksi unjuk rasa September 2022 tidak didengar, maka pihaknya bakal memperluas aksi pada bulan Oktober 2022.

"Puncaknya, akhir November kami mempersiapkan pemogokan nasional dengan cara stop produksi keluar dari pabrik," kata Said Iqbal.

"Mogok nasional akan diikuti 5 juta buruh di 15 ribu pabrik melibatkan 34 provinsi dan 440 kabupaten/kota," ujarnya lagi.