Salin Artikel

Soal Sandiaga Uno Mau Jadi Capres, Dasco: Bukan Gerindra yang Harus Memilih

Sebab, ada konsekuensi yang harus dijalani Sandiaga Uno jika tetap ingin mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Kita sebagai orang yang sudah matang dalam berpolitik, tentunya kita akan tunggu aja pilihannya seperti apa. Bukan Gerindra yang harus memilih kan,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (9/9/2022).

Ia menegaskan, semua kader Partai Gerindra telah memutuskan untuk mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai capres.

Selain itu, kata Dasco, tidak ada niat dari Partai Gerindra untuk mengusung figur lain sebagai bakal capres.

Di sisi lain, Dasco mengungkapkan, belum ada pertemuan antara Sandiaga Uno dan Prabowo.

“Setahu saya, kalau dengan Pak Prabowo belum ada (komunikasi) ya akhir-akhir ini,” katanya.

Dasco juga menyampaikan tidak ambil pusing dengan komunikasi politik yang dijalin Sandiaga Uno untuk mencapai keinginannya maju sebagai capres.

Namun, ia menegaskan bahwa tiket pemilihan presiden (pilpres) tidak akan diberikan oleh Partai Gerindra.

“Komunikasi-komunikasi yang lain silakan saja dilakukan, tapi saya pikir untuk pencapresan sudah final,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Sandiaga Uno sempat menyatakan kesiapannya jika didukung untuk maju sebagai capres.

Hal itu diungkapkan Sandi pasca-pertemuan dengan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Yogyakarta, 30 Agustus 2022.

Melalui keterangannya, Kamis (1/9/2022), Muzani meminta kader yang tak satu visi untuk menjadikan Prabowo sebagai presiden lebih baik hengkang dari Partai Gerindra.

“Jika ada kader Gerindra yang tidak ingin ikut rombongan kereta. Saya minta untuk turun sebelum kereta ini jalan,” ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/09/15140251/soal-sandiaga-uno-mau-jadi-capres-dasco-bukan-gerindra-yang-harus-memilih

Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke