Salin Artikel

Hapus Tes Mata Pelajaran di SBMPTN, Nadiem: Diskriminatif bagi Peserta yang Tak Mampu Bayar Bimbel

Nadiem menilai tes mata pelajaran SBMPTN bersifat diskriminatif bagi peserta didik yang tidak mampu.

"Salah satu dampaknya adalah bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayai anaknya untuk bimbingan belajar (bimbel). Sehingga tes mata pelajaran ini punya dampak diskriminatif yang sangat besar," ujar Nadiem di ruang rapat Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Nadiem optimistis keputusannya menghapus mata pelajaran di seleksi penerimaan mahasiswa baru PTN tersebut bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk sistem pendidikan di Indonesia.

Selain itu, menurut Nadiem, kebijakan baru itu akan membuat tenaga pendidik bisa fokus saat mengajar peserta didik.

Kemudian, Nadiem membeberkan Kemendikbud-Ristek sudah merancang kebijakan baru di tiga jalur untuk masuk PTN.

Di antaranya adalah seleksi berdasarkan prestasi, seleksi tes skolastik, dan tes mandiri. Tes mandiri sendiri diselenggarakan oleh masing-masing perguruan tinggi.

"Karena itu kita mengambil keputusan yang sangat berani tapi sangat logis," imbuh Nadiem.

Diketahui, hanya ada tes skolastik pada saat ikut tes jalur SBMPTN 2023.

Nadiem menyebut, tes skolastik bisa mengukur kemampuan bernalar siswa, kemampuan potensi kognitif atau logika, penalaran matematika, literasi dalam Bahasa Indonesia, dan literasi dalam Bahasa Inggris.

Lanjut dia menegaskan, tes skolastik tidak berhubungan dengan penghafalan materi sebagaimana di tes mata pelajaran.

"Tes skolastik berkaitan dengan kemampuan bernalar, pemecahan masalah (problem solving), dan potensi kognitif siswa," tegas dia.

Nadiem meyakini, para siswa (calon mahasiswa) yang ikut seleksi masuk PTN tidak akan terkejut dengan jenis pertanyaan tes skolastik, karena mirip dengan asesmen nasional.

"Jadi ini merupakan kabar gembira bagi calon mahasiswa yang ingin mengambil seleksi jalur tes SBMPTN," tukas Nadiem.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/08/22121901/hapus-tes-mata-pelajaran-di-sbmptn-nadiem-diskriminatif-bagi-peserta-yang

Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke