Salin Artikel

Kekerasan di Pondok Pesantren Berulang, Menag Soroti Pola Pengasuhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai, kurangnya pola pengasuhan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terjadi di lingkungan pondok pesantren.

Padahal, menurut Yaqut, Kementerian Agama sudah membuat beragam aturan yang mengatur agar praktik kekerasan maupun pelecehan tidak terjadi di pondok pesantren.

"Memang yang kami lihat yang kurang dari pendidikan berbasis asrama seperti pesantren atau boarding school-boarding school yang lain ini pola pengasuhan," kata Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Yaqut mengingatkan, anak-anak yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren semestinya tidak hanya didik, tetapi juga diasuh karena mereka hidup tanpa didampingi orangtua.

Oleh karena itu, ia menyatakan, Kementerian Agama bakal terus melakukan sosialisasi agar lembaga-lembaga pendidikan menekankan pola pengasuhan kepada anak didik mereka.

"Karena kalau tidak, kejadian ini akan terus berulang," ujar Yaqut

Akan tetapi, di sisi lain, Yaqut mengaku tidak bisa melakukan intervensi lebih jauh karena pondok pesantren bukan bagian dari struktur Kementerian Agama.

"Usaha kita ya ikhtiar, memperbaiki sebisa mungkin melalui pendekatan-pendekatan yang kami miliki," kata dia.

Kasus kekerasan di pondok pesantren kembali menjadi sorotan setelah kasus kematian santri Pondok Pesantren Gontor berinisial AM yang diduga tewas akibat kekerasan oleh kakak kelasnya.

Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengatakan, penganiayaan terhadap AM diduga disebabkan keselahpahaman antara korban dan pelaku mengenai masalah kekurangan alat.

Saat itu, AM memang berperan sebagai ketua panitia dalam perkemahan Kamis Jumat (Perkajum). Dia diduga dianiaya pada Senin (22/8/2022).

Akan tetapi, untuk motif utuh, Catur mengatakan, akan disampaikan setelah polisi memeriksa semua saksi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/08/13135891/kekerasan-di-pondok-pesantren-berulang-menag-soroti-pola-pengasuhan

Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke