Firli Bantah Ada Unsur Politis di Balik Pemeriksaan Anies oleh KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan, tidak ada unsur politis di balik pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hari ini, Rabu (7/9/2022).

Anies diperiksa KPK untuk dimintai keterangannya perihal dugaan korupsi Formula E.

"Tidak ada proses yang ada di KPK di luar prosedur hukum. Itu saya minta itu," ujar Firli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu.

Firli menjelaskan, sudah ada ribuan orang yang diperiksa KPK sejak awal tahun 2022 ini. Sehingga, pemeriksaan KPK terhadap Anies sama dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya.

"Sama, enggak ada lebih. Enggak ada yang istimewa. Dan itu bukan (kader) partai politik," ucapnya.

Dugaan adanya unsur politis dalam pemeriksaan Anies oleh KPK, lantaran saat ini sedang memasuki tahun politik. Anies pun muncul menjadi bakal calon presiden dari sejumlah partai politik.

Diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan datang memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi Formula E.

Pantauan Kompas.com, Anies tampak tiba di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan pukul 09.25 WIB didampingi sejumlah ajudannya dengan pakaian dinas berwarna putih. Anies juga tampak membawa sebuah map berwarna biru.

Ia kemudian menghampiri awak media, melambaikan tangan, dan memberikan jempol sembari tersenyum. Namun, Anies belum berkenan memberikan pernyataan terkait pemeriksaannya hari ini.

Anies kemudian memasuki lobi Gedung KPK dan mengisi lembar kertas di meja resepsionis. Ia kemudian duduk di tempat menunggu.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Anies akan dipanggil untuk dimintai keterangan tim penyelidik.

Alex mengaku tidak mengetahui persis sejumlah pertanyaan yang akan dilontarkan penyidik.

Ia hanya menduga pada pemeriksaan ini Anies akan dicecar seputar awal mula penawaran Formula E, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga keuntungan.

“Yang pertama kan seperti itu, kita pengin tahu juga bagaimana pelaksanaannya apakah kemarin mendapatkan keuntungan?” ujar Alex saat ditemui awak media di KPK, Selasa (6/9/2022).

Alex mengaku belum menerima informasi terkait dugaan suap dalam perhelatan Formula E. Menurutnya, selama ini yang kerap menjadi sorotan adalah dugaan penyalahgunaan wewenang dan tindakan memperkaya orang lain atau korporasi yang menimbulkan kerugian negara atau keuangan negara.

Selain itu, KPK juga menyoroti kontrak antara Pemda DKI Jakarta dengan Formula E untuk tiga musim balapan atau hingga 2024. Padahal, masa jabatan Anies habis pada Oktober mendatang.

“Bagaimana nanti kalau tahun depan penggantinya atau Pltnya melihat ini tidak bisa dilaksanakan karena ternyata hitung-hitungan ekonomis tidak menguntungkan, bagaimana pertanggung jawabannya?” ujar Alex.

“Padahal commitment fee itu enggak bisa ditarik,” sambung Alex.