Salin Artikel

Moeldoko Minta Penegakan Aturan Kelautan Tidak Persulit Nelayan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko meminta agar penegakan aturan terkait kelautan tidak mempersulit nelayan dengan melakukan pemeriksaan berulang-ulang oleh aparat.

Moeldoko mengatakan, masih ada keluhan soal tumpang tindih dalam pemeriksaan dan penindakan kapal nelayan oleh aparat di laut, yang justru bisa menghambat sektor perikanan dan kegiatan nelayan

"Penegakan aturan memang harus jalan. Tapi jangan kemudian aparat di laut melakukan langkah-langkah sejenis dengan  pemeriksaan dan penindakan secara berulang-ulang," Moeldoko pada rapat koordinasi terkait penindakan kapal nelayan di laut, Rabu (7/9/2022), dikutip dari siaran pers.

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Badan Keamanan Laut  Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, serta Dirjen  Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin.

Moeldoko menilai, menilai perlu ada sebuah sistem informasi terpadu yang terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan stakeholder yang terlibat dalam penanganan keamanan laut.

Dengan demikian penindakan kapal nelayan di laut dapat ditangani secara tepat dan terukur, serta sumber daya alam tetap terjaga dari nelayan asing.

"Jangan persulit nelayan kita. Mereka sudah pusing dengan harga Solar jangan ditambah lagi bebannya," kata dia.

Ia mengingatkan,  nelayan merupakan stakeholder utama di sektor kelautan dan perikanan sehingga harus ada kebijakan konkret untuk menyejahterakan mereka.

"Mari kita bantu nelayan. Karena kalau nelayan enggak melaut mereka enggak bisa mendapatkan penghasilan, hidupnya tergantung jaminan sosial. Dan ini akan menjadi beban negara," ujar Moeldoko.

Sementara itu, Adin menyatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menyiapkan aplikasi SALMON (Sistem Aplikasi Lacak dan Monitor). mengawasi kapal nelayan di laut.

"Melalui aplikasi ini nantinya pemeriksaan kapal-kapal nelayan akan terdata secara online dan terintegrasi. Sehingga semua aparat bisa tahu kapan kapal diperiksa, oleh siapa dan lainnya. Ini sudah siap dan tinggal menunggu launching," kata Adin.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/10332631/moeldoko-minta-penegakan-aturan-kelautan-tidak-persulit-nelayan

Terkini Lainnya

Jasa Raharja Santuni Seluruh Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Jasa Raharja Santuni Seluruh Korban Kecelakaan Bus Pariwisata di Subang  

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Soal Waktu, Komunikasi Tidak Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Soal Waktu, Komunikasi Tidak Mandek

Nasional
Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Bus Rombongan Siswa SMK Terguling di Subang, Kemendikbud Minta Sekolah Prioritaskan Keselamatan dalam Berkegiatan

Nasional
Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Saat DPR Bantah Dapat Kuota KIP Kuliah dan Klaim Hanya Distribusi...

Nasional
Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

Hari Kedua Kunker di Sultra, Jokowi Akan Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan

Nasional
Serba-serbi Isu Anies pada Pilkada DKI: Antara Jadi 'King Maker' atau Maju Lagi

Serba-serbi Isu Anies pada Pilkada DKI: Antara Jadi "King Maker" atau Maju Lagi

Nasional
Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

Nasional
Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

Nasional
Pemerintah Saudi Tambah Layanan 'Fast Track' Jemaah Haji Indonesia

Pemerintah Saudi Tambah Layanan "Fast Track" Jemaah Haji Indonesia

Nasional
Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

Nasional
Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Nasional
Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Nasional
Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Nasional
Prabowo Klaim Serasa Kubu 'Petahana' Saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Prabowo Klaim Serasa Kubu "Petahana" Saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Nasional
Prabowo Mengaku Diuntungkan 'Efek Jokowi' dalam Menangi Pilpres

Prabowo Mengaku Diuntungkan "Efek Jokowi" dalam Menangi Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke