Hasil Penelusuran Kemendagri soal 1,3 Miliar Data SIM Card Indonesia Bocor

Berdasarkan informasi yang beredar, kebocoran data ini diduga terjadi sejak 2017.

Data tersebut kini diperjualbelikan di forum "Breached.to" lewat seorang pengguna bernama Bjorka. Data yang disebut bocor berukuran 87 GB dengan berisi 1,3 miliar pendaftar.

Namun, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, berdasarkan pencermatan struktur, data yang dimiliki oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri berbeda dengan yang terdapat di https://breached.to.

"Dari pengamatan pada sistem milik Ditjen Dukcapil, tidak ditemukan adanya Log akses, traffic, dan akses anomali yang mencurigakan," ujar Zudan dalam keterangannya, Jumat (2/9/2022).

Zudan menyimpulkan bahwa data tersebut bukan berasal dari Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Meski demikian, dia menegaskan, Kemendagri tetap akan menelusuri info dugaan kebocoran data tersebut.

"Ditjen Dukcapil Kemendagri akan menelusuri lebih lanjut terkait dengan berita adanya dugaan kebocoran data registrasi pengguna SIM prabayar," tuturnya.

Adapun dugaan kebocoran data tersebut terungkap dari unggahan seorang anggota forum Breached, Bjorka, pada 31 Agustus 2022.

Unggahan diawali dengan logo Kementerian Kominfo dan narasi kewajiban registrasi kartu SIM prabayar di Indonesia yang dimulai pada 31 Oktober 2017

Bjorka kemudian mengeklaim memiliki data 1.304.401.300 nomor ponsel pengguna di Indonesia.

Data tersebut berisi nomor seluler kartu prabayar disertai dengan identitas penggunanya, berupa NIK (nomor induk kependudukan), informasi nama operator seluler, serta tanggal registrasi nomor HP terkait.

Data sensitif tersebut dibanderol senilai 50.000 dolar AS (sekitar Rp 745 juta) dengan transaksi dalam bentuk ethereum.

Hacker itu menyebutkan, bocoran data tersebut disimpan dalam file berukuran 18 GB (compressed) atau 87 GB (uncompressed).

Untuk membuktikan bahwa data itu asli, Bjorka memberikan sekitar dua juta sampel nomor HP dari lima operator seluler di Indonesia yang bisa diunduh bebas.