Partai Buruh Anggap Pengalihan Subsidi BBM Jadi Bansos untuk Pekerja Gaji Rp 3,5 Juta Tidak Tepat

Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai bahwa naiknya harga BBM sebagai akibat dicabutnya subsidi bakal menimbulkan dampak biaya yang lebih besar dibandingkan kompensasi berupa BSU Rp 600.000.

Di samping itu, menurutnya, pemberian BSU bagi pekerja ini mengabaikan sektor informal.

"Pekerja yang berpenghasilan Rp 3,5 juta ke bawah adalah pekerja informal," ujar Iqbal dalam keterangannya, Selasa (30/8/2022).

"Apalagi jika kemudian solar juga naik. Maka hal ini akan berdampak pada kehidupan nelayan. Jangan hanya melihat dari kacamata Jakarta dan orang kaya," sebut dia.

Rencananya, pemerintah bakal menyalurkan BSU ini kepada warga negara dengan kriteria tertentu yang memang berpihak pada sektor formal saja.

Sebab, penerima harus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran dengan besaran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3,5 juta, sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Di sisi lain, Iqbal menambahkan, para pekerja formal di daerah industri yang bergaji di atas Rp 3,5 juta bakal dirugikan.

Sudah tak mendapat BSU, mereka juga harus menanggung ongkos hidup yang makin mahal imbas naiknya harga BBM.

"Sementara pekerja di kota industri justru sangat terasa dampaknya. Karena upah yang diterima sudah habis buat transportasi, sewa rumah, makan, dan yang lain. Dia tidak mendapat subsidi," ucap Iqbal.

Ia mengeklaim, berdasarkan Litbang KSPI dan Partai Buruh, konsumen BBM bersubsidi adalah pengguna sepeda motor dan angkutan umum serta pengguna mobil pribadi yang tahun pembuatannya di bawah tahun 2005.

"Jumlahnya mencapai 120 juta. Dengan jumlah yang sedemikian besar, bagaimana mungkin dikatakan jika BBM digunakan tidak tepat sasaran karena dikonsumsi oleh orang kaya? Faktanya, mayoritas pengguna BBM bersubsidi adalah orang menengah bawah," ungkapnya.