Kemenlu: Indonesia Dukung Keanggotaan Penuh PBB untuk Palestina

Dukungan ini menyusul rencana Presiden Palestina Mahmud Abbas mengajukan permohonan untuk negaranya menjadi anggota penuh dalam sidang tahunan Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, bulan depan.

Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan, berdasarkan rekam jejak, Indonesia terus konsisten mendukung perjuangan Palestina untuk menjadi bangsa yang merdeka.

"Apabila proses selanjutnya mengarah pada persetujuan dan dibahas lebih lanjut di Majelis Umum PBB, sudah pasti Indonesia dengan melihat track record selama ini akan mendukung harapan Palestina menjadi anggota penuh di PBB," kata Teuku Faizasyah dalam media briefing di Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Pria yang karib disapa Faiza ini mencatat, Indonesia beberapa kali mendukung Palestina di forum-forum Internasional. Indonesia pernah mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang mengesahkan Palestina sebagai negara peninjau pada tahun 2012.

Lalu, Indonesia mendukung resolusi sidang Majelis Umum untuk menjadikan Palestina sebagai ketua kelompok G77 pada tahun 2019.

Indonesia juga mendukung keanggotaan penuh dan partisipasi Palestina di organisasi internasional seperti UNESCO di tahun 2011 maupun Interpol pada tahun 2017.

"Dari track record ini tentunya menunjukkan konsistensi sikap dan dukungan Indonesia bagi keberadaan negara Palestina," tutur Faiza.

Kendati begitu kata Faiza, untuk memuluskan rencana Palestina bergabung dengan PBB, perlu dipastikan tidak ada anggota Dewan Keamanan PBB yang memberikan hak veto.

Sebab Palestina bisa dipastikan bergabung jika semua 15 anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk lima negara pemegang hak veto, yakni Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan China mendukung keinginan Palestina tersebut.

"Jadi prosesnya mungkin berbeda karena harus dibahas terlebih dahulu di dewan Keamanan PBB. Namun apabila proses selanjutnya mengarah pada persetujuan, sudah pasti Indonesia mendukung," jelas Faiza.

Sebagai informasi, para pemimpin Palestina telah meluncurkan upaya diplomatik terbaru untuk mendapatkan keanggotaan penuh di PBB.

Upaya tersebut akan mencapai puncaknya saat Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan pidato penting di Majelis Umum PBB pada 23 September mendatang, di mana ia akan mengajukan kasus untuk peningkatan status.

“Dengan tidak adanya jalur politik dan harapan bagi Palestina untuk mengakhiri pendudukan, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan PBB untuk meningkatkan status Palestina sebagai negara dan Palestina sebagai rakyat di tanah mereka di bawah pendudukan,” tutur Juru bicara pemerintah Palestina Ibrahim Melhem.