Menanti Sikap Pemerintah soal Kenaikan Harga BBM Bersubsidi...

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih dievaluasi oleh pemerintah dalam satu hingga dua hari mendatang.

Setelahnya, laporan hasil evaluasi akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Terkait evaluasi (kenaikan BBM subsidi) masih sedang dilakukan dalam satu-dua hari ini. Minggu ini akan kita laporkan ke Bapak Presiden," ujar Airlangga di Kantor Presiden pada Rabu (24/8/2022).

Namun, Airlangga tidak menjawab saat ditanya lebih lanjut soal kapan pemerintah mengumumkan kebijakan soal harga BBM bersubsidi.

Dia pun tak memberikan jawaban tegas ketika disinggung soal isu pemerintah akan mengambil opsi menaikkan harga BBM bersubdisi sebesar 30 persen.

“Ya kita bahas dulu. Nanti keputusannya akan kita sampaikan,” kata dia.

Isu kenaikan harga BBM mengemuka setelah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga bahan BBM subsidi Pertalite dan Solar pada pekan ini.

Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi yang saat ini sudah membebani APBN hingga Rp 502 triliun, sehingga subdisi kemungkinan tidak akan diteruskan.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," kata dia dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin pada Jumat (19/8/2022).

Belum putuskan opsi 

Senada dengan Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah hingga saat ini belum memutuskan soal tiga opsi dalam skema subsidi BBM.

Ia menjelaskan, tiga opsi tersebut kini masih didiskusikan oleh para menteri.

Setelah itu, hasilnya baru dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Belum (belum diputuskan skema subdisi yang diambil)," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu.

"Kita kita sedang diskusikan di antara para menteri. Nanti dilaporkan ke Bapak, kemudian baru disiapkan (skema yang diputuskan)," ujar dia.

Sebelumnya, Sri Mulyani menyebutkan, ada tiga pilihan terkait penanganan BBM subsidi di tengah lonjakan harga minyak mentah.

Menurut dia, ketiganya bukan pilihan yang mudah.

Bendahara negara itu menyampaikan, pilihan pertama yaitu menaikkan anggaran kompensasi dan subsidi energi sehingga semakin membebani APBN.

Pilihan kedua yakni mengendalikan volume Pertalite dan Solar, serta pilihan ketiga yakni dengan menaikkan harga BBM subsidi.

"Semua kombinasi di antara ketiga ini, tiga-tiganya sama sekali enggak enak," ujar dia saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (23/8/2022).

Ia menyampaikan, tanpa kenaikan harga Pertalite dan Solar, negara harus kembali "nombok" sebesar Rp 198 triliun untuk anggaran subsidi dan kompensasi energi.

Saat ini, anggaran subsidi dan kompensasi energi 2022 masih dipatok sebesar Rp 502,4 triliun.

Angka itu sudah membengkak 229 persen atau sebesar Rp 349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun.

"APBN jelas sekali akan sangat berat karena subsidi BBM itu sudah naik tiga kali lipat, ternyata masih kurang lagi," kata dia.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberikan penjelasan soal alasan mengapan pemerintah belum juga menegaskan sikap soal penanganan harga BBM bersubsidi.

Menurut Arifin, keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi mempertimbangkan banyak aspek.

"Kita akan bahas lagi," ujar Arifin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu

"Keputusan ini kan harus mempertimbangkan banyak aspek. Aspek daya beli dan kemampuan pendanaan pemerintah," tutur dia.

Selain itu, pemerintah memperhitungkan kondisi akhir tahun yang mana diprediksi kebutuhan energi akan meningkat.

"Ketersediaan energi terbatas, harganya bisa meningkat, mau masuk musim dingin di luar, sekarang kita harus upayakan penuhi paling enggak listrik, untuk manfaatkan maksimum capacity base load dalam negeri," tutur Arifin.

Dia juga mengungkapkan, sejumlah menteri menggelar rapat membahas penanganan harga BBM bersubsidi pada Rabu sore.

Rapat tersebut digelar usai para menteri mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden.

Siapkan bansos

Meski kenaikan harga BBM belum jadi diumumkan, pemerintah sudah mempersiapkan bantuan sosial (bansos) dalam rangka mengantisipasi dampak kenaikan tersebut

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bansos ini diberikan dalam rangka memberikan bantalan sosial yang lebih kuat bagi masyarakat yang nantinya terdampak kenaikan BBM.

"Pertama, alternatifnya anggaran (subsidi BBM) itu tidak lebih dari Rp 502 triliun. Jadi kalau anggaran sekarang kan yang disampaikan ke DPR kan angkanya lebih (lebih sedikit)," ujar Airlangga.

"Sehingga exercise-nya bagaimana bantalan yang harus disiapkan. Jadi bukan hanya terkait penyesuaian atau pembatasan, tetapi bantalan-bantalan sosial yang harus disiapkan," kata dia.

Airlangga mengatakan, bantalan sosial yang dimaksud berupa bansos.

Adapun teknis bansos dan bagaimana penyalurannya masih akan dibahas bersama pihak terkait.

Airlangga juga mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi nantinya akan membawa dampak bagi industri, daya beli masyarakat, maupun inflasi.

Oleh karena itu kata dia, pemerintah sedang mengalkulasikan hal itu.

"Tentu ada dampak baik terhadap industri, terhadap volume yang akan diserap kemudian juga akan berpengaruh sedikit juga terhadap daya beli dan juga berpengaruh terhadap inflasi," tutur Airlangga.

"Nah itu semua sedang dikalkulasi," ucap dia.