Salin Artikel

Wapres Dorong Pengusaha Lakukan Hilirisasi agar Indonesia Bisa Ekspor Barang Jadi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong pengusaha untuk melakukan hilirisasi agar Indonesia dapat mengekspor barang jadi dan setengah jadi ke luar negeri, bukan mengekspor barang mentah.

Ma'ruf meyakini, Indonesia tidak akan terpengaruh oleh krisis apapun apabila hal tersebut dilakukan.

"(Hilirisasi) ini yang perlu banyak, sehingga yang harus mengerjakan itu adalah bangsa kita sendiri. Saya percaya Japnas (Jaringan Pengusaha Nasional) bisa melakukan itu semua," kata Ma'ruf saat membuka Musyawarah Nasional I Japnas di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (24/8/2022).

"Dan oleh karena itu, krisis apapun, krisis global bagaimanapun saya kira tidak akan berpengaruh pada negara dan bangsa kita," ujar dia.

Menurut Ma'ruf, dari sisi keagamaan, Tuhan memang sudah menganugerahkan sumber daya alam yang berbeda-beda di tiap negara sehingga setiap negara mesti melakukan perdagangan.

Ia mengatakan, Indonesia sendiri dianugerahi banyak sumber daya alam baik itu produk pertanian, perkebunan, kelautan, hingga pertambangan yang tidak dimiliki oleh negara lain.

Bahkan, karena kekayaan rempah-rempah, Indonesia sampai dijajah ratusan tahun oleh para penjajah yang mencari rempah-rempah.

"Sekarang ini sepertinya jalur rempah itu harus dihidupkan lagi, cuma dalam bentuk yang lain, bagaimana kita menjual rempah dengan melalukan hilirisasi-hilirisasi," ujar Ma'ruf.

Ia pun menegaskan, dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, dibutuhkan pengusaha-pengusaha yang mampu mengelola sumber daya alam untuk dihilirasi dan dijual ke luar negeri.

"Sekarang yang diperlukan pengusaha-pengusaha yang menghubungkan antara produk-produk pertanian, perkebunan, kelautan, dan pertambangan ini untuk diolah, dihilirasi, kemudian dijual dalam bentuk barang jadi dan setengah jadi ke luar negeri," kata Ma'ruf.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/24/16020761/wapres-dorong-pengusaha-lakukan-hilirisasi-agar-indonesia-bisa-ekspor-barang

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke