Soal Pembebasan Bersyarat Umar Patek, Menkumham: Masih Tunggu Satu Surat Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H laoly mengatakan proses Pembebasan Bersyarat (PB) bagi terpidana Bom Bali 1 Umar Patek masih membutuhkan satu surat rekomendasi lagi.

Meski demikian, Yasonna enggan membeberkan instansi mana yang akan mengeluarkan rekomendasi tersebut. Ia hanya memastikan bahwa surat yang masih ditunggu itu berasal dari instansi dalam negeri.

“Kita masih menunggu sebuah surat lagi, saya tak perlu sebut dari institusi mana, nanti kita lihat,” kata Yasonna saat ditemui awak media di salah satu hotel di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2022).

Yasonna mengatakan Umar Patek telah menunjukkan perilaku baik, mengikuti program deradikalisasi, dan menyatakan setia kepada NKRI.

Umar Patek juga telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Meski demikian, Yasonna mengaku Kemenkumham mempertimbangkan keberatan dan masukan masyarakat terkait pembebasan Umar Patek.

“Kalau dari BNPT itu sudah direkomendasikan, tapi karena ada satu surat lagi yang saya tak perlu sebut itu institusi mana, kan harus dengan masukannya,” ujar Yasonna.

Yasonna mengaku pihaknya tidak mempersoalkan protes dari Pemerintah Australia terkait pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman dan pembebasan Umar Patek.

Ia menyatakan akan tetap mempertimbangkan masukan dari dalam negeri.

“Mereka ada beberapa masukan biarlah itu, tapi kan kita mempertimbangkan dari institusi negara kita sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) membenarkan Umar Patek mendaptkan pengurangan masa hukuman lima bulan dari Remisi Umum (RU) I.

RU satu merupakan remisi sebagian masa hukuman yang diberikan pada 17 Agustus.

Selain itu, Umar Patek juga sedang dalam tahap mengajukan Pembebasan Bersyarat.

“Saat ini sedang proses pembebasan bersyarat,” kata Koordinator Humas Ditjen Pas Rika Aprianti saat dihubungi Kompas.com.