Indonesia dan 4 Negara G20 akan Bangun Pusat Manufaktur Vaksin, Terapi, dan Diagnostik

BALI, KOMPAS.com - Indonesia bersama dengan empat negara anggota G20 berencana membangun pusat penelitian kolaboratif dan memperkuat pusat manufaktur vaksin. Empat negara tersebut, yakni Argentina, Brazil, India, dan Afrika Selatan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, upaya kolaboratif ini akan melibatkan semua negara anggota G20 dan organisasi internasional.

Inisiatif pun berfokus pada pembangunan penelitian dan kapasitas produksi di negara-negara anggota G20 berpenghasilan menengah. Sebab pada masa pandemi Covid-19, ada kesenjangan kapasitas setiap negara dalam menghadapi pandemi, yang dapat memperlambat kesiapsiagaan dan respons terhadap Covid-19.

"Untuk bersiap menghadapi pandemi berikutnya dan ancaman kesehatan global, setiap negara harus memiliki akses dan kapasitas untuk mengembangkan vaksin, terapi, dan diagnostik (VTD) terlepas dari status ekonomi dan geografisnya," ujar Budi dalam siaran pers, Senin (22/8/2022).

Budi mengungkapkan, sejatinya banyak platform teknologi pembuatan vaksin telah dikembangkan, termasuk mRNA, viral vector, adjuvanted protein sub unit, dan inactivated vaksin, khususnya dengan efektivitasnya yang tinggi.

Akan tetapi, sebagian besar vaksin mRNA dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan farmasi di negara berpenghasilan tinggi.

Adapun dalam meningkatkan akses global dan kapasitas produksi, berbagi pengetahuan, pengembangan kapasitas, dan transfer teknologi di antara negara-negara G20 sangat penting.

Salah satu contoh yang berhasil adalah produksi Molnupiravir - antivirus Covid-19 oral di negara berpenghasilan menengah ke bawah yang diaktifkan oleh The Medicines Patent Pool (MPP) Facility.

"Model seperti itu penting untuk memungkinkan transfer teknologi untuk kesiapsiagaan pandemi," ucap Budi.

Sementara itu terkait dengan perluasan pusat pembuatan vaksin, terapi, dan diagnostik global di negara berpenghasilan menengah ke bawah, menteri Kesehatan negara-negara G20 pada 2021 sepakat bahwa imunisasi Covid-19 harus diakui secara global.

Kesepakatan itu menyiratkan bahwa semua negara memiliki akses yang adil dan setara terhadap vaksin.

Selain fokus pada vaksin, Budi menyebut, negara anggota G20 harus memastikan akses dan kapasitas yang adil dalam pengembangan diagnostik dan terapi untuk memungkinkan akses yang lebih baik dalam menghadapi pandemi di masa depan.

Terkait jaringan ilmuan global di bidang kedaruratan kesehatan masyarakat, negara-negara sepakat untuk mengembangkan upaya mitigasi terlebih dahulu sebagai percepatan pengendalian dan pengumpulan patogen yang menyebar secara eksponensial.

"Dengan demikian, sangat penting untuk membangun dan memperkuat jaringan kolaboratif ilmuwan di bidang yang terkait dengan kedaruratan kesehatan masyarakat," jelas Budi.