Luhut Sebut Rencana Kenaikan Harga BBM, Puan: DPR Belum Terima Usulan dari Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyatakan bahwa hingga hari ini belum ada usulan dari pemerintah yang disampaikan kepada DPR terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan soal rencana kenaikan harga BBM dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin, Jumat (19/8/2022).

"Yang pasti belum ada usulan dari pemerintah untuk kenaikan BBM," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Minggu, (21/8/2022).

Puan yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu enggan menyampaikan sikap partainya terkait isu kenaikan harga BBM tersebut.

Menurutnya, keputusan untuk menaikkan harga BBM ada di tangan pemerintah pusat, bukan pihak legislatif, apalagi partai.

"Kenaikan BBM itu kan yang memutuskan pemerintah, eksekutif, bukan legislatif, kita tunggu saja pemerintah nantinya menyikapi rencana tersebut seperti apa," kata Puan.

"Yang pasti dalam pidato tanggal 16 yang lalu, kami DPR sudah menyampaikan agar pemerintah menggunakan APBN secara efektif, efisien, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Luhut menyebut Presiden Joko Widodo kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi pertalite dan solar pada pekan depan.

Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi saat ini sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi)," kata Luhut dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin, Jumat lalu.

"Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain, dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," ucapnya.

Luhut mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi beban APBN.

Selain itu, pemerintah juga mengaku sudah melakukan upaya untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik.

"Kami berharap bisa tekan (anggaran subsidi BBM) dengan pengurangan mobil, motor ganti dengan listrik, kemudian B40, menaikkan harga pertalite dan solar yang kita subsidi cukup banyak," pungkas Luhut.