Mengapa Lembaga Legislatif Dipilih Rakyat?

KOMPAS.com – Legislatif adalah salah satu bentuk kekuasaan yang ada di Indonesia. Selain legislatif, kekuasaan negara dibagi juga menjadi eksekutif dan yudikatif.

Legislatif merupakan cabang kekuasaan dalam bidang legislasi atau perundang-undangan.

Di Indonesia, kekuasaan legislatif dimiliki oleh lembaga legislatif, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

MPR merupakan lembaga perwakilan yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD. Baik anggota DPR maupun DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu).

Lalu, kenapa legislatif harus dipilih rakyat?

Alasan legislatif dipilih rakyat

Kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga legislatif didapat dari pihak yang memiliki kedaulatan dan merupakan sumber kekuasaan, yaitu rakyat. Mereka dipilih oleh rakyat dalam Pemilu yang digelar lima tahun sekali.

Para anggota legislatif atau disebut legislator dianggap sebagai simbol dari perwakilan rakyat di pemerintahan.

Dalam sistem politik dan pemerintahan, tidak memungkinkan bagi seluruh rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan.

Oleh karena itu, rakyat memilih anggota legislatif untuk mewakili mereka dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.

Legislator menjadi penyambung lidah masyarakat. Mereka berperan sebagai perantara bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik dan saran kepada pemerintah.

Para anggota legislatif ini memiliki peran untuk memastikan bahwa warga setiap negara mendapatkan hak-hak mereka.

Sebagai wakil rakyat, legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Selain itu, DPR juga bertugas membantu rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak bertindak sewenang-wenang dan merugikan rakyat.

Referensi:

• Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia. 2018. Sistem Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
• Djuyandi, Yusa. 2017. Pengantar Ilmu Politik Edisi Kedua. Depok: Rajawali Pers.