Salin Artikel

Demokrat Sebut Pencalonan AHY sebagai Capres Tergantung Elektabilitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapkan peluang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diusung sebagai calon presiden (capres) akan bergantung pada elektabilitasnya sendiri.

Kendati demikian, pihaknya terus mendorong agar nama AHY tetap dibahas Demokrat dalam pembicaraan mengenai pembentukan koalisi dengan partai lain.

"Tergantung elektabilitas nanti. Kalau tiba-tiba AHY elektabilitas nomor satu, misalkan. Kalau nomor satu semua pasti mau. Jadi faktor itu," kata Syarief ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2022).

Dalam mengusung kandidat capres, ia memastikan, Demokrat bersikap terbuka dengan partai lain yang akan bekerja sama dalam koalisi. Oleh karenanya, pengajuan nama AHY sebagai capres tidak menjadi syarat utama dalam membentuk koalisi itu.

"Demokrat sangat mendorong (AHY capres). Tapi tidak merupakan persyaratan, kami sangat terbuka," jelas anggota Komisi I DPR itu.

Lebih lanjut, Syarief melihat Demokrat memiliki pekerjaan rumah untuk menaikkan elektabilitas AHY.

Merujuk hasil survei yang dilakukan Litbang Kompas yang dirilis pada 22 Juni 2022 lalu, elektabilitas AHY berada di posisi 6 dengan 3,1 persen.

Tokoh lain dengan elektabilitas di atas AHY adalah Ridwan Kamil (3,4 persen), Sandiaga Uno (4,4 persen), Anies Baswedan (12,6 persen), Ganjar Pranowo (22 persen), dan Prabowo Subianto (25,3 persen).

"Kesepakatan di antara koalisi nanti. Tentu saja kita berkoalisi dengan partai A misalnya, ya nanti kita duduk bareng-bareng. Siapa sebagai nomor satu, siapa nomor dua," tutur Syarief.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/15105161/demokrat-sebut-pencalonan-ahy-sebagai-capres-tergantung-elektabilitas

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke