Salin Artikel

Istana Diminta Lebih Keras Dorong Pengungkapan Kasus Kematian Brigadir J

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pihak Istana lebih keras dalam mendesak pengungkapan kasus kematian Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menekankan pentingnya desakan dari Istana agar kasus tersebut dapat terungkap secara jelas.

“Saya akan datang lagi kepada Istana untuk meminta supaya Istana lebih keras menekan, supaya keluar terbuka semua seterang-terangnya yang salah ya salah, salahnya apa, ya dia harus menanggung hukuman,” kata Taufan, dalam webinar yang digelar Sabtu (6/8/2022).

Taufan mengaku marah setiap kali menonton pemberitaan kasus kematian Brigadir Yosua di televisi. Salah satunya adalah mengenai rekaman kamera pengawas atau CCTV di lokasi yang belum jelas.

Ia mengingatkan agar polisi memberikan keterangan secara terbuka terkait rekaman CCTV saat kejadian penembakan Brigadir J di rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Ferdy Sambo.

“Saya akan lapor ke Presiden, itu ancaman bahasa saya untuk mengatakan ‘hey, kalian jangan bohong tentang CCTV’,” ujar Taufan.

Taufan mengatakan, berdasarkan penelusuran Komnas HAM, ada beberapa menit peristiwa krusial yang hanya didukung keterangan dari tersangka Bhayangkara Dua Richard Eliezer atau Bharada E.

Momen tersebut yakni saat rombongan Brigadir J dan Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo, tiba di rumah dinas. Selang beberapa waktu, terlihat Putri kembali ke rumah pribadinya dengan wajah seperti menangis.

“Problem krusialnya adalah karena di TKP (tempat kejadian perkara) itu yang bisa kita dapatkan hanya keterangan Bharada E,” ujar Taufan.

Terkait polemik CCTV ini, kata Taufan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengamankan 25 orang, termasuk di antaranya adalah tiga perwira tinggi polisi.

Meski belum dinyatakan bersalah, namun terdapat indikasi kuat bahwa mereka terlibat dalam aksi menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice. Mereka diduga tidak bertindak profesional dan menyulitkan penyidikan kematian Yosua.

“Jadi kami ribut-ribut soal CCTV itu karena kami melihat ada langkah-langkah lain, tapi saya belum bisa buka langkah-langkah yang memang sepertinya nanti Bharada E saja yang menanggung semua ini,” ujar Taufan.

Sebelumnya, rekaman CCTV di rumah dinas Irjen Ferdy sambo hilang. Kapolres Metro Jakarta Selatan pada 12 Juli lalu menyatakan CCTV mati. Akibatnya, dugaan tindak pelecehan oleh Brigadir Yosua kepada Putri tidak terekam.

Belakangan polisi mengungkap adanya dugaan rekaman CCTV itu diambil. Terkait hal ini, Mabes Polri telah mengamankan 25 polisi.

Irjen Ferdy Sambo juga diduga berperan dalam pengambilan CCTV. Saat ini Ferdy telah dibawa ke Markas Korps Brimob karena dinilai melanggar etik dan tidak profesional dalam melakukan olah TKP.

Dalam kasus ini, Bharada E dijerat dugaan pembunuhan Pasal 338 Jo Pasal 55 dan 56 KUHP.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/07/10503751/istana-diminta-lebih-keras-dorong-pengungkapan-kasus-kematian-brigadir-j

Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian Hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke