Anggota DPR: Enggak Mungkin RKUHP Disahkan Sebelum 17 Agustus

Arsul Sani merespons Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang menargetkan RKUHP disahkan sebelum 17 Agustus. 

"Apa benar 17 Agustus (RKUHP) itu akan disahkan? Nggak mungkin, kenapa? Karena kami komisi III baru masuk masa sidang lagi tanggal 16 dengan pidato presiden dalam sidang tahunan DPR MPR, setelah itu kita susun jadwal, termasuk susun jadwal (rapat) bagaimana ini kita bahas (RKUHP)," ujar Arsul Sani dalam acara diskusi perhimpunan advokat, Rabu (3/8/2022).

Politikus PPP ini juga memastikan legislatif tidak akan terburu-buru untuk melakukan pengesahan terhadap RKUHP.

Dia memastikan, seluruh elemen masyarakat termasuk perhimpunan advokat yang menggelar diskusi bisa memberikan masukan konkret terhadap RKUHP yang akan dibahas.

"Intinya kami tidak akan terburu-buru apalagi terima kemdian disahkan," ucap Arsul.

"Jadi saya kira teman-teman advokat punya kesempatan (memberi usulan atas) draf kami tanggal 4 Juli konkret saja seperti yang diinginkan. Mau diganti ya ganti aja nggak masalah," ucap Arsul.

Dia juga menyebut, agar masukan bersifat konkret memberikan usulan redaksi atau memberikan pendapat apakah pasal tersebut harus dihapus.

Arsul meminta agar usulan tidak bersifat memicu perdebatan karena justru akan memperpanjang pembahasan terhadap RKUHP.

"Agak masalah (jika usulannya memantik) perdebat (misalnya) perlu ada atau tidak perlu ada itu masalah. Tapi kalau pasal itu direformasi, saya kira nggak masalah ya," ucap Arsul.

Sebelumnya, Mahfud MD menargetkan, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat disahkan sebelum 17 Agustus 2022.

Menurut Mahfud, pengesahan RKUHP sebelum 17 Agustus 2022 akan menjadi hadiah pada perayaan hari ulang tahun (HUT) Indonesia.

“Semula Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditargetkan sudah bisa disahkan sebelum 17 Agustus 2022 sebagai hadiah HUT Proklamasi,” kata Mahfud saat dikonfirmasi, Jumat (29/7/2022).

“Sebab, RKUHP ini sudah 59 tahun disiapkan dan dibahas padahal ini termasuk arah politik hukum nasional yang ditunjuk oleh Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945,” sambung Mahfud.