WNI Disekap di Kamboja, Migrant CARE Minta Pemerintah Lebih Proaktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo berharap pemerintah lebih sigap dan aktif guna mencegah terulangnya kasus penyekapan pekerja migran Indonesia (PMI) seperti yang terjadi di Kamboja.

Menurut Wahyu, pemerintah terkesan pasif dan kurang sigap dalam mengantisipasi berbagai modus tindak kejahatan di balik perekrutan tenaga kerja yang menargetkan para PMI.

"Pemerintah terkesan pasif hanya reaktif kalau ada pengaduan tetapi tidak bertindak proaktif," kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/8/2022).

Wahyu mengatakan, pemerintah seharusnya lebih aktif menanggulangi dan mencegah kejadian serupa terulang dengan memaksimalkan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Polri, hingga Kepolisian Internasional (Interpol).

"Seharusnya (pemerintah) dengan mengidentifikasi modus baru perekrutan, dengan menginvestigasi menggandeng Polri dan Interpol jika diidentifikasi ada jaringan kriminal antarnegara," ucap Wahyu.

Wahyu juga berharap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membawa persoalan itu ke forum Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Sebab, Kamboja menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun ini.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan ada 60 warga negara Indonesia yang disekap di Kamboja oleh perusahaan investasi ilegal.

Para PMI itu disekap di kawasan Sihanoukville. Untuk membebaskan para PMI itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja mengerahkan tim yang bekerja sama dengan tim khusus dari Kementerian Luar Negeri Kamboja.

Proses pembebasan 60 PMI itu juga dibantu oleh aparat Kepolisian Kamboja.

Retno menyampaikan, perlu ada penindakan yang tegas terhadap perekrut dalam negeri dalam kasus ini.

Di Kamboja, Retno mengaku menyegerakan pertemuan dengan kepolisian Kamboja guna mencegah kasus penipuan kerja berbasis online scam kembali terulang kepada WNI.

"Sebagai salah satu upaya pencegahan, di sela-sela pertemuan AMM PMC, yaitu pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan pertemuan para Menlu ASEAN dengan para mitranya, saya berencana melakukan pertemuan dengan otoritas Kamboja guna membahas langkah-langkah selanjutnya," ujar Retno pada Sabtu, 30 Juli 2022 lalu.

Dia mengungkapkan, pertemuan AMM PMC akan diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja, karena tahun ini Kamboja bertindak sebagai Ketua ASEAN.

"Rencana pertemuan saya ini telah saya komunikasikan kepada Menlu Kamboja untuk dapat difasilitasi. Dan Menlu Kamboja telah menyampaikan kesediaan untuk memfasilitasi pertemuan," kata Retno.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha sebelumnya menjelaskan, kasus penipuan kerja itu kian marak dibandingkan tahun 2021.

Tahun lalu, KBRI Phnom Penh membebaskan 119 WNI yang menjadi korban perusahaan investasi palsu.

Sementara tahun ini, tercatat 291 WNI sudah menjadi korban dan 133 di antaranya telah berhasil dipulangkan.

Menurut Judha, para korban mulanya terbuai dengan tawaran pekerjaan dari perusahaan investasi ilegal di Kamboja itu. Naas, setelah berangkat, mereka tak boleh meninggalkan tempat kerjanya.

Trauma

Dalam jumpa pers Migrant CARE pada Senin (1/8/2022) kemarin, mereka menghadirkan sejumlah PMI yang menjadi saksi penyekapan di Kamboja.

Salah satu PMI berinisial R mengatakan, dia mulanya tertarik bekerja di perusahaan itu karena iming-iming gaji besar.

Selain itu, di perusahaan itu banyak mempekerjakan warga Indonesia.

Akan tetapi, setelah direkrut R mulai merasakan tindakan tidak manusiawi.

R menjelaskan, apabila para pekerja tidak mencapai target yang dipatok perusahaan, maka mereka akan dihukum. Dia menyebutkan, PMI di sana ada yang dipukul hingga disetrum.

"Dijualbelikan, dipukul, disetrum, ada yang sampai paspornya dibakar," kata R.

Hingga saat ini, R mengaku masih trauma jika membayangkan suasana bekerja di Kamboja.

(Penulis : Vitorio Mantalean, Adhyasta Dirgantara | Editor : Jessi Carina, Sabrina Asril)