Salin Artikel

Soal Bansos Dikubur di Depok, Bulog Jelaskan Kemungkinan Keterlibatan JNE

Bulog, kata Buwas, hanya meneken kontrak dengan PT DNR dan PT Pos Indonesia.

Namun, jika salah satu dari mereka mau melakukan subkontrak, maka tidak jadi masalah bagi Bulog. Sebab, menurutnya, yang terpenting adalah bantuan tersebut sampai ke tangan yang berhak.

"Mau dilaksanakan oleh Gojek (atau JNE) ya boleh-boleh saja. Yang penting sampai kepada sasaran dong," kata Buwas kepada Kompas.com, Selasa (2/8/2022).

"Tapi kan penanggung jawab kepada yang men-sub-kan itu. Kita kontraknya pada si A, nah sudah dia tanggung jawab pada kontrak itu," tambahnya.

Buwas lantas memposisikan dirinya sebagai pelaksana transporter yang memenangkan proyek tersebut.

Dia mengatakan, dirinya bebas dalam menunjuk ekspedisi jasa mana lagi yang ditunjuk untuk menyalurkan bansos presiden.

"Yang penting adalah sampai pada tujuannya. Itu yang paling penting. Sampai pada sasarannya," tegasnya.

Oleh karena itu, katanya, tidak jadi masalah juga apabilan Kementerian Sosial (Kemensos) tidak tahu soal penyaluran paket.

Buwas mengatakan, Kemensos pada prinsipnya hanya mengetahui bahwa bantuan itu sudah sampai ke sasaran, sementara penyalurannya diurus oleh Bulog selaku penanggung jawab.

"Itu kan tanggung jawab kita yang tahu. Prinsipnya adalah Kemensos berikan data penerima. Kemensos tahunya sampai ke penerima-penerima itu. Karena kita penugasannya kan memang untuk menyiapkan barangnya sampai pada sasarannya," ujar Buwas 

Menurutnya, Bulog juga tidak perlu melapor kepada Kemensos mengenai ekspedisi jasa mana yang mereka tunjuk untuk penyaluran.

Sebab, itu merupakan tanggung jawab lembaga yang ia pimpin.

"Kan itu sudah kewenangan di kita. Kan yang melaksanakan Bulog, tugasnya saat itu. Penugasannya memang dari Kemensos. Bulog dapat penugasan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat penerima bantuan itu. Kita terima itu saja," jelasnya.

Sebelumnya, Pihak Kementerian Sosial RI mengaku tidak mengetahui soal adanya kerja sama penyaluran paket sembako bantuan sosial presiden dengan jasa ekspedisi JNE.

Hal itu disampaikan Direktur Perlindungan Korban Bencana Sosial Kemensos RI Mira Riyanti saat diperiksa polisi terkait dengan penemuan sembako bantuan presiden yang terkubur di Depok.

JNE sebelumnya mengakui mengubur bantuan sembako itu karena sudah rusak sebelum bisa disalurkan ke masyarakat.

JNE juga menyebut bahwa penguburan sembako yang rusak itu sudah sesuai perjanjian kerja sama dua belah pihak.

Namun, Mira Riyanti saat diperiksa polisi mengaku tak pernah ada kerja sama antara Kemensos dan JNE.

Pejabat Kemensos itu hanya menjelaskan soal kerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Yang bersangkutan menerangkan pada intinya kemensos bekerja sama dengan Bulog dalam rangka penyaluran Bansos berupa beras dari pemerintah," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Senin (1/8/2022).

Namun, kata Zulpan, pihak Kemensos RI tidak mengetahui soal kerja sama Bulog dengan PT DNR selaku pemenang tender pengadaan paket bansos, dan juga JNE sebagai penyalur ke penerima manfaat.

"Kemudian Kemensos RI, menurut keterangan yang bersangkutan tidak mengetahui terkait kerja sama Bulog dengan vendor yaitu PT DNR, apalagi dengan JNE," kata Zulpan.

Saat ini, kata Zulpan, Polda Metro Jaya sudah membentuk tim khusus (timsus) untuk mengusut temuan penimbunan bansos presiden. Timsus itu juga sudah memeriksa pihak JNE.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/02/15263861/soal-bansos-dikubur-di-depok-bulog-jelaskan-kemungkinan-keterlibatan-jne

Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke