Salin Artikel

Komnas HAM Akan Periksa TKP Penembakan Brigadir J Setelah Periksa Irjen Ferdy Sambo dan Istrinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan alasan Komnas HAM belum juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam perkara penembakan yang menewaskan Brigadir J.

Beka menjelaskan, Komnas HAM saat ini masih terus mengumpulkan keterangan dan bahan yang bisa menjelaskan peristiwa yang terjadi di TKP, termasuk orang-orang di sekitar Irjen Ferdy Sambo.

"Komnas HAM belum sampai olah TKP, kenapa belum olah TKP karena kami menganggap bahan-bahan yang kami kumpulkan dari orang-orang di sekitar Ferdy Sambo belum selesai semuanya," ujar Beka dalam acara Aiman di Kompas TV, Senin (1/8/2022) malam.

Beka mengatakan, Komnas HAM akan melakukan olah TKP setelah mendapat keterangan Irjen Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawathi.

"Setelah kami mendapat itu semua (keterangan), mendapat keterangan dari irjen Ferdy Sambo dan istrinya, kami baru olah TKP," papar Beka.

Beka juga menjelaskan, keterangan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM bisa saja berbeda dari keterangan yang dipublikasikan pihak kepolisian, khususnya keterangan awal yang dipublikasi pada 11 Juli oleh Mabes Polri.

Sebab Komnas HAM, ujar Beka, memulai penyelidikan tersebut di titik yang berbeda yaitu dari pihak keluarga Brigadir J, kemudian hasil forensik jenazah hingga data CCTV.

Dia juga memastikan, Komnas HAM bergerak dengan cara independen sehingga ada kemungkinan perbedaan dengan keterangan yang dikeluarkan Polri.

"Mungkin berbeda, kenapa berbeda karena jelas kami melakukan penyelidikan independen," kata Beka.

"Terus kami titik mulainya berbeda, kami memulai dari keluarga Brigadir J dan orang-orang terdekat, kemudian terkait dengan jenazah, baru kemudian forensik, ajudan sampai sekarang CCTV," pungkas dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/02/13550461/komnas-ham-akan-periksa-tkp-penembakan-brigadir-j-setelah-periksa-irjen

Terkini Lainnya

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke