HUT ke-77 RI, Kementerian/Lembaga dan Pemda Diminta Kibarkan Bendera Merah Putih Sebulan

Dilansir dari lembaran surat yang diunggah di laman resmi Kemensetneg, Senin (25/7/2022), kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) diminta untuk mengibarkan Bendera Merah Putih selama sebulan penuh pada Agustus nanti, yakni sejak 1 Agustus hingga 31 Agustus 2022.

Kemudian, Kemensetneg meminta kementerian, lembaga dan pemda memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya, di lingkungan secara serentak sejak 20 Juli hingga 31 Agustus 2022.

Adapun penggunaan logo HUT ke-77 Kemerdekaan Rl tahun 2022 dan desain turunannya agar merujuk pada pedoman yang dapat diunduh pada situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id).

Selain itu, kementerian, lembaga dan pemda diminta untuk mengimplementasikan secara maksimal logo dan desain turunan HUT Ke-77 kemerdekaan Rl tahun 2022 ke dalam berbagai bentuk media, antara lain desain/tampilan situs/media sosial, tayangan pada media televisi dan daring, dekorasi bangunan, dekorasi kendaraan/alat transportasi umum dan dinas, produk/suvenir, media publikasi cetak, elektronik, dan lain-lain, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.

Selanjutnya, kementerian, lembaga dan pemda diminta menyelenggarakan program dan kegiatan, baik secara daring maupun luring untuk menyemarakkan bulan kemerdekaan.

Lalu, pada 17 Agustus 2022 pukul 10.17 hingga 10.20 WIB atau selama 3 menit, masyarakat diimbau untuk menghentikan semua kegiatan.

Berdiri tegap saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan secara serentak di berbagai lokasi dan daerah, untuk menghormati peringatan detik-detik Proklamasi.

Pelaksanaan menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan orang lain apabila dihentikan.

Lalu, untuk mendukung pelaksanaan pada angka mengheningkan cipta, jajaran TNI dan Polri, serta kantor-kantor instansi pemerintah maupun swasta agar memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan.

Adapun penyelenggaraan hal-hal dimaksud di atas agar dilakukan dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan penanganan Covid-19 secara ketat, sesuai kemampuan dan kondisi daerah masing-masing serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat edaran ini ditujukan kepada pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, pimpinan lembaga non-struktural, gubernur provinsi di seluruh Indonesia dan bupati, serta wali kota di seluruh Indonesia.