Salin Artikel

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Minta KPAID Dampingi Terduga Pelaku Perundungan di Tasikmalaya

Sebab, para terduga pelaku masih berusia di bawah umur dan dilindungi oleh Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam kasus ini, seorang anak berusia 11 tahun dengan inisial F meninggal dunia pada Minggu (18/7/2022).

Dugaannya, F meninggal dunia karena kesehatannya memburuk akibat depresi setelah dirundung dan dipaksa menyetubuhi kucing oleh teman-temannya.

“Terduga pelaku anak (juga) perlu mendapat pendampingan khusus,” kata Ace dalam keterangannya, Jumat (22/7/2022).

Politis Golkar ini menilai kejadian ini merupakan sebuah ironi. Ia berharap masalah ini menjadi evaluasi bagi seluruh pemangku kebijakan.

“Untuk memastikan terciptanya ruang aman, nyaman, dan bebas perundungan bagi semua anak Indonesia,” ucapnya.

Di sisi lain, Ace juga mendesak KPAID Kabupaten Tasikmalaya memeriksa lingkungan sosial tempat peristiwa perundungan terjadi.

Langkah tersebut mesti segera ditempuh agar ada pengawasan bersama dari berbagai pihak seperti keluarga dan pihak sekolah.

“Agar lebih memiliki kewaspadaan dalam memantau perkembangan anak, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat sekitarnya,” sebutnya.

Ace berharap perkara ini dapat diusut tuntas agar tidak terulang kembali.

“Kami berharap permasalahan bullying (perundungan) diselesaikan dengan seadil-adilnya, sambil memperhatikan kondisi kejiwaan terduga pelaku,” pungkas dia.

Diketahui, sebelum meninggal, F mengaku kerap mendapatkan kekerasan dari teman-temannya.

Kondisi tersebut kian diperparah dengan menyebarnya rekaman F yang dipaksa menyetubuhi kucing.

Ibu kandungnya menyebut, karena depresi F tak mau makan dan minum, sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto telah melaporkan kasus ini ke Polres Tasikmalaya.

Ia menegaskan jalur hukum ditempuh untuk menjadi pelajaran dan menimbulkan efek jera bagi pelaku.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/22/18191821/wakil-ketua-komisi-viii-dpr-minta-kpaid-dampingi-terduga-pelaku-perundungan

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke