Cerita Hasto Saat Peristiwa Kudatuli: Saya Masih Kerja di BUMN, Hanya Bisa Melihat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menceritakan keberadaan dirinya ketika peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli terjadi.

Hal itu dia katakan dalam diskusi peringatan 26 tahun peristiwa Kudatuli di DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Hasto bercerita, saat peristiwa yang terjadi 26 tahun lalu itu, dia belum menjadi kader PDI-P yang dulu masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Saat itu, Hasto yang masih pegawai BUMN, mengaku tak bisa berbuat apa pun.

"Saat itu, saya masih kerja di BUMN. Hari Sabtu saya melihat ada berbagai orasi-orasi. Karena saya masih pegawai BUMN, hanya bisa melihat," kata Hasto.

Hasto mengingat peristiwa itu sebagai momentum di mana semua orang bebas menyampaikan pendapat atau ekspresinya.

"Kita melihat bahwa suara rakyat yang semula diam, suara rakyat yang semula bisa ditakut-takutin oleh kekuasaan otoriter melalui mimbar demokrasi, disampaikan suatu bentuk protes suatu bentuk gerakan yang kemudian menjadi gerakan moral dasar," ujar dia.

"Sehingga muncul berbagai skenario-skenario politik dan puncaknya pada 27 Juli 1996, terjadi pengambilalihan secara paksa kantor Partai Demokrasi Indonesia. Padahal, kantor DPP partai adalah simbol kedaulatan partai," imbuh Hasto.

Kini, ketika Hasto sudah menjadi Sekjen PDI-P, dia meminta pemerintah untuk menuntaskan kasus Kudatuli.

Menurut dia, meski 26 tahun peristiwa itu berlalu, tetapi belum diketahui siapa aktor intelektual di baliknya.

"Kita tentu saja kita tidak akan pernah berhenti di dalam memperjuangkan ini. Kita tidak pernah lelah meskipun kita menghadapi tembok tembok ketidakadilan hukum yang terus berhadapan dengan kita," kata Hasto.

Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996, atau yang dikenal dengan Kudatuli, masih menyisakan misteri.

Hingga kini belum terungkap dalang dari peristiwa tersebut. Peristiwa Kudatuli bahkan disebut sebagai salah satu peristiwa terkelam dalam sejarah demokrasi, terutama terkait dualisme partai politik di Indonesia.