Kecewa Fasilitas Haji Buruk, Komisi VIII DPR: Sejatinya Dirembukkan dengan Negara Asal Jemaah

Hal tersebut Yandri ungkapkan lantaran merasa fasilitas yang jemaah haji asal Indonesia dapatkan tidak sesuai harapan.

"Sehingga, Saudi itu jangan menganggap Tanah Suci milik dia. Itu milik umat Islam. Maka, dari sisi pembiayaan pelayanan sejatinya dirembukan oleh negara yang mengirimkan jemaah haji," ujar Yandri saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7/2022).

Yandri menyinggung tambahan dana haji sebesar Rp 1,5 triliun yang disepakati DPR bersama pemerintah.

Menurutnya, jika saat itu biaya Rp 1,5 triliun tidak dibayarkan, jemaah asal Indonesia tidak akan berangkat haji.

"Jadi jangan seperti kita ini, sudah diputuskan Pemerintah Arab Saudi. Mau diambil silakan, enggak mau diambil enggak," tuturnya.

Yandri membeberkan waktu untuk melobi Arab Saudi saat itu sudah terlalu mepet.

Sehingga, pada akhirnya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membayar tambahan biaya haji yang sudah ditetapkan.

"Ke depan mumpung waktunya masih panjang, sebaiknya Pemerintah Indonesia menginisiasi negara lain untuk mengetuk pintu Saudi Arabia agar duduk bareng, agar bisa membuat komite atau forum bersama untuk mematangkan persiapan haji masa akan datang," kata Yandri.

Wakil Ketua MPR ini kemudian menjelaskan fasilitas haji yang tak sesuai harapan itu.

Dia menyebutkan, tenda yang ditempati jemaah haji terlalu padat. Selain itu, kasurnya juga kecil.

"Kemudian antre kamar mandi terlalu panjang, terutama perempuan. Makanya, saya meminta kebutuhan kamar mandi perempuan itu mesti dua kali lipat dari laki-laki karena perempuan biasanya lama di kamar mandi," tukasnya.

"Jangan sampai saat mereka wukuf, lama antre di WC. Itu saya lihat kemarin di Arafah. Itu mungkin evaluasi mendasar, yang lain masih banyak lah ya, terkait ketaatan petugas haji, pemondokan," imbuh Yandri.

Yandri menekankan, setelah musim haji selesai, Komisi VIII DPR akan membentuk panitia kerja (panja) evaluasi haji.