Salin Artikel

Pemerintah Segera Bagikan 75.000 Vaksin Sinopharm untuk Booster Penyandang Disabilitas di 6 Provinsi Jawa-Bali

Menurut Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia, vaksin tersebut akan disalurkan ke enam provinsi.

"Vaksin ini akan didistribusikan ke enam provinsi yang sebelumnya sudah menerima vaksin yang sama untuk dosis pertama. Enam provinsi itu adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali," ujar Angkie dalam keterangan persnya, Senin (18/7/2022).

“Dengan adanya vaksin Sinopharm yang baru ini, kita akan melanjutkan pemberian vaksin booster di enam provinsi di Pulau Jawa dan Bali," kata dia.

Menurut Angkie, vaksinasi dosis pertama dan kedua untuk penyandang disabilitas di Jawa dan Bali sudah digelar pada Agustus sampai Oktober 2021.

Dia menegaskan, vaksinasi booster penting diberikan kepada penyandang disabilitas.

Sebab, pelompok penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang rawan terpapar virus Covid-19.

"Karenanya pemerintah terus mengupayakan ketersediaan vaksin bagi disabilitas. Kami menginginkan penyandang disabilitas memiliki imun yang baik, utamanya di tengah tingginya kasus penularan Covid-19 seperti saat ini,” ujar Angkie.

Diberitakan sebelumnya, capaian vaksinasi booster belum setinggi capaian vaksinasi Covid-19 dosis pertama dan kedua sudah.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, capaian vaksinasi booster saat ini cenderung stagnan.

"Perkembangan vaksin booster cenderung stagnan. Bahkan, 28 dari 34 provinsi di Indonesia cakupannya masih dibawah 30 persen," kata Wiku dalam konferensi pers secara daring pada Kamis (14/7/2022).

Dia mengungkapkan, jika dilihat dari cakupan per daerah, cakupan booster tertinggi di Provinsi Bali mencapai 58 persen.

Berikutnya ada DKI Jakarta, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, meskipun cakupannya belum mencapai 50 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/18/15171171/pemerintah-segera-bagikan-75000-vaksin-sinopharm-untuk-booster-penyandang

Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke