Salin Artikel

Disindir Jokowi Fokus Kerja, PAN: Zulhas Tidak Akan "Abuse of Power"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan, kunjungan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke acara Partai Amanat Nasional (PAN) di Lampung pekan lalu tidak akan menyalahi kekuasaan.

Viva menyampaikan hal itu menyusul sentilan Presiden Jokowi kepada Zulhas agar fokus bekerja mengurus harga minyak goreng yang masih mahal.

Tanggapan ini sekaligus mewakili Zulhas sebagai Ketua Umum PAN. Sebab saat dihubungi, Zulhas meminta Kompas.com untuk mengontak Viva Yoga yang merupakan juru bicara (jubir) partai.

"Intinya bahwa Bang Zulkifli Hasan tidak akan melakukan abuse of power, menyalahkan kekuasaan," kata Viva kepada Kompas.com, Selasa (12/7/2022).

Ia meyakini, kunjungan Zulhas ke acara partai tidak akan mengganggu kinerjanya sebagai Mendag. Pasalnya, dia mengklaim, PAN adalah partai modern.

Program PAN, kata dia, akan tetap berjalan secara sistematis dan organisatoris.

Terlebih, kunjungan Zulhas ke Lampung sebagai ketua umum PAN untuk bertemu dengan kadernya secara fisik terjadi pada hari libur, yakni Sabtu dan Minggu atau selepas jam kantor secara formal.

"Tidak akan mengganggu Bang Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan untuk fokus bekerja sesuai amanat Undang-undang dan penugasan dari Pak Presiden. Acara partai tidak akan mengganggu tugas dan tanggung jawab sebagai menteri," ungkap Viva.

Viva merasa, pesan Jokowi yang menyebut agar Zulhas fokus bekerja sesuai penugasan presiden adalah hal yang wajar, mengingat Jokowi adalah seorang Kepala Negara.

Apalagi Kemendag sebagai salah satu kementerian teknis yang berkaitan dengan produksi dan produktivitas pangan, mempunyai tanggung jawab besar untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, serta menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Kemendag, harus mampu menjaga stabilitas dalam ketersediaan, distribusi, pasokan, dan harga dari komoditas pangan. Pesan Jokowi juga sudah sesuai dengan harapan dari seluruh kader PAN se-Indonesia.

"PAN percaya dan yakin bahwa Menteri Perdagangan akan bekerja serius, fokus, terencana sesuai tugas pokok fungsinya, sebagaimana yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi," jelas Viva.

Viva bilang, kerja-kerja Kemendag juga makin penting lantaran saat ini persoalan pangan dan energi berpotensi menjadi krisis global. Dampak perang Rusia-Ukraina serta inflasi global semakin memperburuk situasi global yang merembet ke pasar domestik.

Dia pun meminta agar masyarakat mendukung kerja-kerja Zulhas sebagai Mendag.

"Mohon doa dan support masyarakat agar menteri perdagangan dapat menjalankan tugas dari pak Presiden Jokowi dengan baik, lancar, dan dapat memberi manfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara," harap Viva.

Sebelumnya dikutip dari KOMPAS TV, Zulhas meninjau pasar murah minyak goreng yang digelar PAN di Lampung, Sabtu (9/7/2202). Namun di tengah-tengah sambutannya bersama warga, Zulkifli mengingatkan warga untuk memilih putrinya Futri Zulya Savitri.

Dalam sambutannya, Zulhas bertanya kepada warga yang didominasi ibu-ibu. Kemudian dia meminta ibu-ibu tidak membayar minyak goreng murah Rp 10.000 per 2 liter karena sudah dibayar oleh Futri.

Sebagai gantinya, dia meminta ibu-ibu untuk memilih Futri sebagai calon Legislatif PAN Dapil Lampung 1.

“Sudah bawa uangnya (untuk beli minyak goreng)? Uangnya enggak usah, dikantongi aja. Rp 10.000 yang nanggung Futri. Kasih uangnya. Nanti pilih Futri, ada deh (pasar murah) ginian 2 bulan sekali,” jelas Zulkifli disambut tawa hadirin.

Kunjungan Zulhas lantas disorot mewakili dua kepentingan, yakni sebagai Menteri Perdagangan pengganti Muhammad Lutfi dan sebagai Ketua Umum PAN dan berkampanye mendukung putrinya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/12/16574181/disindir-jokowi-fokus-kerja-pan-zulhas-tidak-akan-abuse-of-power

Terkini Lainnya

Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke