Kontrak "Land Development" IKN Diteken 15 Juli 2022, Atur Pembagian Lahan untuk Kantor Kementerian

Basuki menjelaskan, kontrak land development itu akan mengatur pembagian lahan di IKN bagi masing-masing lembaga dan kementerian sesuai desain urban hasil sayembara beberapa waktu lalu.

"Lahannya sesuai dengan urban design yang dulu disayembarakan terus ada beberapa dimodifikasi, itu dari situ. Dari urban design-nya sudah ada yang mana istana di mana, sumbu kebangsaan di mana, tempat menko di mana, setneg di mana, DPR di mana," kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/7/2022).

Basuki menuturkan, setelah meneken kontrak land development, proses akan berfokus pada pembangunan infrastruktur yang menunjang IKN.

Infrastruktur itu antara lain pembangunan jalan tol, jalan nasional dari Jembatan Pulau Balang sampai ke IKN, serta jalan kawasan yang menghubungkan jalan nasional ke IKN.

Setelah itu, barulah pembangunan istana dan kantor presiden dimulai, diikuti dengan kantor empat kementerian koordinator.

"Sekarang sedang dilelang, karena lelangnya itu design and build, jadi nanti kita yang kita siapkan basic design-nya, nanti pemenangnya akan men-detail desain-kan dan membangun jadi lebih cepat," ujar Basuki.

Basuki menambahkan, lelang proyek-proyek tersebut pun baru diikuti oleh pihak-pihak dari dalam negeri.

Ia menyatakan, proyek-proyek yang dikerjakan Kementerian PUPR pun tidak bekerja sama dengan lembaga asing karena didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau yang kami kerjakan dengan APBN karena ini adalah infrastruktur dasar semua. Mungkin nanti kalo ada rumah sakit, universitas, itu bisa investasi," kata Basuki.