Salin Artikel

Hadiri Acara Puncak Hari Keluarga Nasional, Jokowi Didoakan Masa Jabatannya Diperpanjang

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo didoakan oleh salah seorang warga Medan, Sumatera Utara, supaya masa jabatannya sebagai presiden diperpanjang.

Momen itu terjadi ketika Jokowi disambut oleh sejumlah perwakilan masyarakat, saat baru tiba di lokasi acara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 Tahun 2022 di Medan, Sumatera Utara Kamis (7/7/2022).

"Ya Tuhan, kami mohon kiranya Bapak Presiden dan Ibu Negara tetap sehat, dan kami mohon bila Tuhan berkenan, tiga tahun lagi kalau boleh diperpanjang masa jabatan Bapak Presiden kami dan Ibu, tetapi kehendak pula Tuhan yang jadi," kata warga itu, dikutip dari akun YouTube BKKBN Official.

Warga tersebut awalnya menyampaikan bahwa kehadiran Jokowi di Kota Medan merupakan berkah dan berkat bagi masyarakat ibu kota Sumatera Utara itu.

Warga itu juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Jokowi yang bertambah usia pada 21 Juni 2022, serta kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution yang juga menantu Jokowi, yang berulangtahun pada 5 Juli 2022.

Warga tersebut pun bercerita bahwa menurutnya banyak perubahan yang terjadi di Medan setelah Bobby menjadi wali kota, baik dari sektor kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur.

"Hanya karena batas kewenangannya banjir rob dan banjir medan serta sungai masih belum bisa ditangani tapi terima kasih, Bapak karena sudah mulai ada kolaborasi pemerintah pusat dengan Kota Medan," ujar dia.

Laki-laki itu juga menyebut bahwa Jokowi dan Ibu Iriana Joko Widodo merupakan sosok yang dikagumi oleh dunia.

"Khususnya Ibu Negara karena Ibu Negara dengan hati yang luhur, dengan hati yang suci, memeluk anak-anak korban perang di Ukraina dan Rusia, kami bangga dan kagum," kata dia.

Selanjutnya, warga itu pun menyerahkan tongkat bernama balehat raja dan hajut kepada Jokowi.

Adapun Jokowi tampak belum memberikan komentar mengenai doa yang disampaikan warga tersebut.

Berdasarkan video yang ditayangkan, Jokowi tampak meninjau beberapa booth serta berfoto dengan warga sebelum memasuki lokasi acara.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal gaduh wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024.

Ia menyentil langsung para menterinya yang menggaungkan isu tersebut.

Jokowi bilang, tak ingin ada lagi menteri yang bicara soal presiden 3 periode maupun pemilu ditunda.

Momen ini terjadi saat Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Jokowi pun meminta jajarannya fokus bekerja menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ucapnya.

Usai pernyataan Jokowi itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat tak lagi berpolemik soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024.

Menurut dia, sikap Jokowi terkait isu ini sudah jelas. Presiden menyatakan akan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Sudahlah, cukup, jangan lagi berpolemik tentang jabatan tiga periodelah, perpanjanganlah," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

"Presiden sudah tegas mengatakan seperti itu jangan jadi bahan gorengan yang nggak berkualitas," tuturnya.

Moeldoko mengeklaim, pemerintah tidak pernah membicarakan ihwal perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, atau bahkan amendemen UUD 1945.

Jika isu amendemen bergulir, maka hal itu jadi urusan DPR.

Pemerintah, kata dia, tak punya kewenangan terkait ini. Moeldoko meminta masyarakat untuk berpikir jauh ke depan.

Ia tidak ingin publik berputar-putar bicara soal diskursus yang tidak produktif.

"Presiden sudah jelas, mau ngomong apa lagi? Masih lagi dipersoalkan. Sekali lagi saya ingatkan sudah cukup berpolemik tentang ini," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/07/11573801/hadiri-acara-puncak-hari-keluarga-nasional-jokowi-didoakan-masa-jabatannya

Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke