Salin Artikel

Suasana Terkini Kantor Pusat ACT Usai Izinnya Dicabut Kemensos

JAKARTA, KOMPAS.com - Suasana kantor pusat Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang berada di Menara 165 terlihat dijaga lebih ketat oleh aparat pada Rabu (6/7/2022) setelah Kementerian Sosial resmi mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).

Saat tiba di pintu masuk Menara 165, petugas keamanan agresif menanyakan tujuan Kompas.com ke tempat tersebut. Secara spesifik mereka menanyakan lantai berapa yang hendak dituju.

Sebagai perbandingan, saat konferensi pers Senin, (4/7/2022), petugas keamanan tidak mempertanyakan secara spesifik lantai yang dituju oleh orang yang datang dan hanya melakukan pengecekan suhu.

Begitu juga saat berada di lobi, sebagian awak media tertahan, tak diberikan akses untuk melihat kantor ACT di lantai 22.

Tetapi, Kompas.com berhasil masuk ke lantai 22, tempat konferensi pers dilangsungkan pada Senin, 4 Juli.

Terlihat aktivitas karyawan ACT masih berlangsung normal. Mushala yang berada tepat di depan lift masih ramai digunakan sekitar pukul 12.30 WIB, saat jam istirahat.

Kompas.com menuju ke lobi lantai 22 dan menanyakan perihal keberadaan Presiden ACT Ibnu Khajar untuk diwawancarai. Petugas lobi menelepon atasannya untuk meminta arahan.

Petugas lobi kemudian bertemu seorang karyawan ACT. Karyawan tersebut memperkenalkan diri dengan nama Minto dan meminta agar kami mengikuti sampai kembali ke area Lobi.

Sampai di lobi, Minto menyerahkan selembar kartu nama yang bisa dihubungi oleh awak media yang bertuliskan Head of Media & Public Relations Clara.

Minto juga meminta agar awak media tidak mengambil gambar di lokasi gedung karena gedung tersebut bukan milik ACT.

Dihubungi terpisah, Head of Media & Public Relations ACT Clara membenarkan operasional kantor ACT dalam kondisi normal.

"Iya masih ya (beroperasi normal)," kata Clara melalui sambungan telepon.

Clara mengatakan, untuk saat ini, manajemen ACT belum memberikan pernyataan terkait kabar pencabutan izin tersebut.

"Kami belum ada statement apa pun terkait isu (pencabutan izin) itu," ucap Clara.

"Jadi nunggu statement resmi dulu ya mas, kalau sudah ada nanti saya share kok," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/06/14403121/suasana-terkini-kantor-pusat-act-usai-izinnya-dicabut-kemensos

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke