Tjahjo Kumolo, Wakil Rakyat 5 Presiden yang Pernah Digaji Rp 1 Juta per Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil rakyat lima presiden. Julukan tersebut tepat diberikan untuk mendiang Tjahjo Kumolo.

Selama masa hidupnya, Tjahjo malang melintang di politik dan pemerintahan. Sebelum menjadi menteri, politisi PDI Perjuangan itu merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selama 6 periode.

Tercatat, Tjahjo menjadi legislator selama 27 tahun, terhitung sejak 1987 hingga 2014.

Politisi kelahiran Solo, 1 Desember 1957 itu mengawali kariernya sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar pada 1987. Saat itu, usianya baru 30 tahun.

Awal berkarier di DPR, Tjahjo sempat ditempatkan di Komisi II, kemudian komisi III, selain juga di Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP).

Menyusul jatuhnya rezim Soeharto, Tjahjo berpindah haluan ke PDI-P tahun 1998.

Lewat Pemilu 1999, Tjahjo kembali terpilih sebagai anggota dewan. Kala itu dia ditunjuk menjadi Wakil Sekretaris Fraksi PDI-P.

Tjahjo kembali terpilih sebagai anggota DPR RI lewat Pemilu 2004, lalu Pemilu 2009. Saat itu, dia menjadi anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi.

Dalam periode yang sama tepatnya tahun 2010, Tjahjo dipercaya menjadi Ketua Fraksi PDI-P di Parlemen.

Atas perjalanan panjang ini, tak berlebihan jika Tjahjo diberi julukan wakil rakyat lima presiden.

Selama berdinas di gedung parlemen, Tjahjo mengalami pemerintahan lima kepala negara, mulai dari Soeharto, lalu BJ Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid, berlanjut Megawati Soekarnoputri, dan terakhir di era Susilo Bambang Yudhoyono.

Hampir 3 dekade menjadi anggota dewan, Tjahjo menjadi saksi berbagai perubahan di tubuh Parlemen.

Kepada Harian Kompas, 21 Oktober 2014, Tjahjo mengisahkan perjalanannya sebagai anggota dewan dari masa ke masa.

Menurut Tjahjo, pendidikan rata-rata anggota DPR dari tahun ke tahun semakin tinggi. Gaji dan fasilitas yang didapat juga makin baik.

Pernah digaji Rp 1 juta

Pertama kali duduk sebagai anggota dewan di tahun 1987, gaji Tjahjo hanya sekitar Rp 1 juta tiap bulan. Itu pun masih harus dipotong pajak.

Kala itu, belum ada fasilitas seperti mesin cuci dan kulkas di rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, seperti saat ini.

"Saat itu kami mendapat kupon jaminan memperoleh tempat duduk di kereta api," kenang Tjahjo.

Dengan kupon itu, Tjahjo pulang ke Semarang, Jawa Tengah, menggunakan kereta api untuk menemui konstituennya, minimal dua kali sebulan.

Selama menjadi anggota DPR, politisi lulusan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini memang selalu mencalonkan diri dari daerah pemilihan di Jawa Tengah, tempat kelahirannya.

Saat berbincang dengan Harian Kompas di tahun 2014, Tjahjo mengaku gajinya sekitar Rp 50 juta tiap bulan.

Uang itu belum ditambah dengan pendapatan setiap kali reses senilai Rp 26 juta. Dalam setahun, DPR ada empat kali reses.

"Sekarang dalam satu tahun anggota DPR dapat beberapa kali ke luar negeri dengan biaya negara," ujar Tjahjo.

"Dahulu belum tentu dalam satu tahun kami ke luar negeri. Kami baru dapat ke luar negeri jika ada pertemuan parlemen internasional atau diajak pemerintah," tuturnya.

Kendati pendapatan anggota DPR sudah jauh lebih besar, menurut Tjahjo, tugas anggota DPR juga jauh lebih berat.

Katanya, masyarakat yang semakin kritis menuntut anggota DPR bekerja lebih giat dan aspiratif.

Menteri Jokowi

Tak hanya berperan penting di DPR, Tjahjo juga mengemban tugas krusial di PDI Perjuangan.

Awal bergabung dengan PDI-P di 1998, Tjahjo langsung dipercaya menjadi Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) di partai berlambang banteng itu.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tampak senang pada kinerja Tjahjo. Terbukti, kariernya di internal partai terus menanjak.

Setelah ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Politik PDI-P di tahun 2005, secara mengejutkan, tahun 2010 Tjahjo diberi amanat Megawati untuk menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai.

Jabatan itu Tjahjo emban selama 5 tahun hingga 2015, sebelum akhirnya digantikan oleh Hasto Kristyanto.

Usai tak menjabat sebagai anggota legislatif tahun 2014, Tjahjo masuk ke pemerintahan. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Jusuf Kalla, dia dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

Jabatan menteri Kabinet Kerja tersebut Tjahjo emban selama 5 tahun, yakni Oktober 2014 sampai Oktober 2019 sebelum kemudian digantikan oleh mantan Kapolri Tito Karnavian.

Di periode Jokowi yang kedua bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Tjahjo tetap dipertahankan. Dia ditunjuk sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Hingga akhir hayatnya, Tjahjo masih menjabat sebagai Menpan RB di Kabinet Indonesia Maju.

Akhir hayat

Tjahjo Kumolo mengembuskan napas terakhir pada Jumat (1/7/2022) pukul 11.10 WIB karena penyakit komplikasi organ dalam.

Sebelum tutup usia, Tjahjo sempat dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat, selama hampir 2 pekan.

Jenazah Tjahjo akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.

Kepergian Tjahjo meninggalkan luka mendalam tidak hanya bagi keluarga, PDI-P, tetapi juga politik dan pemerintahan Indonesia.