Salin Artikel

FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi Covid-19 untuk anak di bawah 6 tahun menggunakan kedua jenis vaksin tersebut harus menunggu produsen vaksin mengajukan izin ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Pfizer dan Moderna karena baru keluar (izin dari FDA) itu kalau mau dipakai untuk (vaksinasi anak) itu harus diajukan oleh (produsen) Pfizer dan Moderna ke BPOM," kata Budi saat ditemui di Gedung Kemenkes, Rabu (29/6/2022).

"Setahu saya belum (diajukan ke BPOM)," kata dia.

Kendati demikian, Budi mengatakan, BPOM tengah melakukan kajian penggunaan Vaksin Sinovac untuk anak usia di bawah 6 tahun.

"Sinovac sudah diajukan oleh Sinovac ke BPOM dan sekarang sedang dikaji oleh BPOM," ujar dia.

Sebelumnya, FDA dalam laman resminya menyebutkan bahwa mengubah otorisasi penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dengan memasukkan penggunaan vaksin Moderna pada kelompok usia 6 bulan hingga 17 tahun.

Sebelumnya, vaksin ini telah diizinkan untuk orang dewasa berusia 18 tahun ke atas.

Sementara itu, vaksin Pfizer-BioNTech diperbolehkan untuk kelompok usia 6 bulan hingga 4 tahun. Sebelumnya, vaksin ini telah diizinkan digunakan kelompok usia 5 tahun ke atas.

Vaksin Pfizer dan Moderna untuk bayi hingga anak-anak prasekolah berbeda dalam jumlah suntikan, dosis, dan usia kelayakan untuk menerimanya.

FDA mengizinkan vaksin tiga dosis Pfizer untuk anak-anak berusia 6 bulan hingga 4 tahun, sedangkan vaksin dua dosis Moderna untuk anak-anak berusia 6 bulan hingga 5 tahun.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/18590851/fda-izinkan-vaksin-pfizer-dan-moderna-untuk-anak-6-bulan-menkes-harus-ajukan

Terkini Lainnya

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke