MAKI Sarankan Lili Pintauli Mundur Sebelum Disidang Etik Dewas agar Hemat Waktu

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyarankan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar untuk mundur dari jabatannya.

Sebab, Lili Pintauli bakal kehilangan uang pensiun dan tunjangan lainnya jika akhirnya dipecat.

Hal itu disampaikan Boyamin menanggapi dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli berupa penerimaan tiket MotoGP yang dilanjutkan ke sidang etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"Mestinya saat ini juga LPS (Lili Pintauli Siregar) mundur. Dengan mundur, maka tidak perlu lagi sidang dewan etik, sehingga hemat waktu," ujar Boyamin kepada Kompas.com, Rabu (29/6/2022).

"Jika LPS bersedia mundur maka tidak perlu ada sanksi berat misal pemecatan. Sehingga, LPS masih berhak menerima uang pensiun dan tunjangan lain-lain," ucapnya.

Boyamin berpendapat, mundurnya mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu dianggap bisa menjaga marwah KPK.

Sebab, ini bukan kali pertama Lili terlibat dugaan pelanggaran etik. Sebelumnya, Lili pernah dijatuhi hukuman berupa pemotongan gaji pokok sebanyak 40 persen selama setahun.

Lili terbukti melanggar etik lantaran berhubungan langsung dengan pihak yang beperkara di KPK, yakni mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

"Bu LPS, saya minta tolong, jagalah KPK, dan jagalah pemberantasan korupsi agar tetap didukung rakyat dengan cara hanya satu, yaitu mundur," ucap Boyamin.

"Sekali lagi mohon LPS mundur demi NKRI agar kebaikan pemberantasan korupsi tetap menyala di hati rakyat," tuturnya.

Dewas KPK melanjutkan dugaan pelanggaran etik berupa penerimaan tiket menonton MotoGP oleh Lili Pintauli ke sidang etik.

“Ya dilanjutkan ke sidang etik,” ujar Anggota Dewas KPK Albertina Ho kepada Kompas.com, Selasa (28/6/2022).

Kendati demikian, Dewas belum menjadwalkan kapan sidang etik terhadap Lili Pintauli digelar.

Saat ini, kata Albertina, tim Dewas masih menyusun persiapan untuk menggelar sidang etik tersebut.

“Masih disusun jadwalnya,” ujar mantan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang itu.

Dalam prosesnya, Dewas telah menerima keterangan tertulis berisi tambahan informasi dari Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati.

Informasi dari Dirut PT Pertamina itu menjadi pelengkap keterangan yang dibutuhkan Dewas untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik oleh Lili Pintauli.

Adapun Lili dilaporkan ke Dewas KPK terkait dugaan menerima gratifikasi berupa akomodasi hotel hingga tiket menonton MotoGP Mandalika dari salah satu badan usaha milik negara (BUMN).