Salin Artikel

Pergeseran Paradigma Ancaman Mengharuskan Doktrin TNI AD "Kartika Eka Paksi" Direvisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Munculnya pergeseran paradigma ancaman dan keamanan membuat TNI Angkatan Darat menyadari akan pentingnya memperbaiki doktrin Kartika Eka Paksi.

Terlebih, kecamuk pergeseran paradigma ancaman dan keamanan tersebut tidak serta-merta hanya terjadi di ruang lingkup nasional, melainkan juga secara global maupun regional.

Dalam Seminar TNI AD VI Tahun 2022 di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Bandung, Jawa Barat, Senin (27/6/2022), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menyoroti perlunya TNI AD merevisi doktrin tersebut.

“TNI AD perlu melakukan revisi doktrin Kartika Eka Paksi yang didasari dengan pertimbangan adanya pergeseran paradigma global, regional maupun nasional,” kata Dudung dalam keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad).

“Yang berdampak pada terjadinya pergeseran paradigma ancaman dan keamanan akibat dari kemajuan pengetahuan dan teknologi teraktual,” sambung Dudung.

Dalam pengertian umumnya, doktrin Kartika Eka Paksi merupakan doktrin tertinggi di lingkungan TNI AD yang menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan di bidang pembinaan postur TNI AD.

Hal ini bertujuan agar dapat digunakan dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Penyusunan doktrin ini merujuk pada doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma. Doktrin Kartika Eka Paksi juga menjadi pedoman dalam penyusunan doktrin turunan di bawahnya.

Selain itu, doktrin Kartika Eka Paksi merupakan doktrin yang berada pada strata strategis yang menjadi pedoman bagi doktrin pada strata operasional dan taktis di lingkungan TNI AD.

Dinamis dan fleksibel

Dudung menyatakan, doktrin Kartika Eka Paksi pada dasarnya bersifat dinamis dan fleksibel.

Karena sifat tersebut, penerapan doktrin ini pun perlu terus dievaluasi.

Menurutnya, evaluasi ini bertujuan supaya doktrin Kartika Eka Paksi bisa adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis.

“Sehingga ajarannya selalu dapat disesuaikan, tanpa kehilangan kekhasannya sebagai ciri utama kekuatan matra darat,” kata Dudung.

Kompleksitas perang

Di samping itu, Dudung menyampaikan bahwa perang saat ini sangat kompleks.

Perang saat ini diperankan berbagai aktor yang terlibat di dalamnya dan telah mengubah militer dalam operasinya.

Perkembangan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang semakin modern juga menambah kompleksitas dalam perang itu sendiri.

“Sehingga perlu adanya perubahan yang mendasar dari doktrin operasi militer saat ini,” ujar Dudung.

Tepat

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan, pemutakhiran doktrin operasi militer TNI AD adalah sesuatu yang tepat dan dibutuhkan guna menyesuaikan perkembangan strategis yang sangat cepat.

Ia juga menggarisbawahi bahwa relevansi sistem pertahanan Indonesia yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dalam perkembangan situasi strategis saat ini.

“Kita harus banyak belajar dari perang yang terjadi di Ukraina, bahwa konsep total people’s war diterapkan di sana,” imbuh Prabowo.

Prabowo juga menekankan pentingnya kesiapan pertahanan teritorial. Menurut Prabowo, kesiapan pertahanan teritorial menjadi tulang punggung pertahanan negara di tengah upaya mengejar teknologi tinggi.

“Kita mengejar teknologi tinggi, tapi tulang punggung pertahanan kita, ya teritorial. Kita harus percaya pada pertahanan teritorial,” ujar Prabowo.

Prabowo mengimbau prajurit TNI AD agar senantiasa menyiapkan diri dengan turut pula mempelajari situasi terkini di dalam negeri dan dunia.

“Tugas tentara adalah siap untuk perang dan kita tidak bisa buang waktu. Kita mengejar,” tegas Prabowo.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/28/09562131/pergeseran-paradigma-ancaman-mengharuskan-doktrin-tni-ad-kartika-eka-paksi

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke