Salin Artikel

Temui Jokowi, Dirjen WHO Ingatkan Pandemi Covid-19 Belum Berakhir

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir, meski situasinya telah melandai.

Tedros mengingatkan hal tersebut saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/6/2022) siang.

"Di dalam pembicaraan tadi, disampaikan juga oleh Dirjen bahwa walaupun situasi kasus Covid-19 dunia sudah mendatar, namun beliau menyatakan bahwa pandemi belum selesai," kata Retno, dikutip dari tayangan akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Retno menuturkan, Tedros juga menekankan bahwa WHO terus mencermati munculnya varian-varian baru virus corona.

Di samping itu, dalam pertemuan dengan Jokowi, Tedros juga memberikan apresiasi atas capaian Indonesia dalam mengelola pandemi Covid-19 serta membicarakan masalah vaksinasi.

"Beliau menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu dari best achievement kalau diperbandingkan dengan rata-rata achievement yang dicapai oleh negara-negara (lain) di dunia," kata Retno.

Selain itu, Tedros juga menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia di dalam G20 serta sistem kesehatan keluarga dan asuransi kesehatan wajib di Indonesia yang dinilai sudah baik.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Saidkin menambahkan, Tedros berkunjung ke Indonesia dalam rangka menghadiri rapat Menteri Kesehatan negara-negara G20 yang berlangsung di Yogyakarta, Senin (20/6/2022) kemarin.

Dalam pertemuan ini, Jokowi didampingi oleh Retno dan Budi, sedangkan Tedros ditemani oleh perwakilan WHO untuk Indonesia Shalala Ahmadova.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/20450131/temui-jokowi-dirjen-who-ingatkan-pandemi-covid-19-belum-berakhir

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke