Salin Artikel

Hasto Klaim Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Kader dan Punya KTA PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono adalah kader PDI-P.

Basuki disebut sudah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P.

"Pak Basuki, beliau ber-KTA PDI Perjuangan," kata Hasto di sela-sela acara Rakernas Kedua Tahun 2021 di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).

Hasto menjelaskan, Basuki diberikan tugas partai untuk membantu memajukan Indonesia dalam hal infrastruktur.

Basuki, kata Hasto, diminta untuk membangun koneksitas Indonesia bagi kemajuan bangsa.

Di sisi lain, Basuki disebut sebagai salah satu kader PDI-P yang pertama kali diusulkan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menjadi menteri di kabinet Joko Widodo.

"Lho dulu awal-awal pak Basuki yang mengusulkan Bu Mega. Jadi menteri yang termasuk pertama pada 2014 yang diusulkan Bu Mega itu Pak Basuki," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto juga menjawab pertanyaan soal kans Basuki diusulkan maju Pemilihan Gubernur (Pilgub).

Menurut Hasto, hal itu masih jauh untuk diputuskan.

"Pilgub nanti, Pak Basuki kan bapak infrastruktur kata Pak Jokowi," imbuh dia.

Diketahui, Basuki kerap terlihat di acara DPP PDI-P. Misalnya ketika acara Haul Ke-52 wafatnya Presiden Pertama RI Soekarno pada Senin (20/6/2022).

Kemudian, pada Selasa hari ini, Basuki sudah terlihat sejak pagi dimulainya Rakernas Kedua PDI-P.

Basuki juga tampak mendampingi Megawati memasuki lingkungan Sekolah Partai, tempat diselenggarakannya Rakernas PDI-P.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/20165761/hasto-klaim-menteri-pupr-basuki-hadimuljono-kader-dan-punya-kta-pdi-p

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke