Kala Megawati sampai 4 Kali Ancam Kadernya "Out"...

Hal tersebut terjadi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kedua Tahun 2021 PDI-P yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).

Berikut rangkuman Kompas.com soal ancaman Megawati kepada kader-kader PDI-P yang melanggar arahannya.

Kader manuver pilpres dan dua kaki, out!

Ancaman pertama dari Megawati ini disampaikan ketika membahas soal manuver politik untuk Pilpres 2024.

Megawati menyatakan, bagi kader yang bermain dua kaki demi pilpres akan dikeluarkan dari PDI-P.

"Kalian siapa yang berbuat manuver-manuver, keluar! Karena apa, tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver!" katanya.

Presiden kelima RI itu menyatakan memiliki hak prerogatif untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan amanat Kongres V PDI-P.

Untuk itu, semua kader partai banteng moncong putih tersebut diminta patuh sembari menunggu mandat pencalonan presiden dari Megawati.

Kader mejeng karena survei, out!

Ancaman kedua diungkapkan Mega ketika bicara soal hasil survei terhadap elektabilitas PDI-P.

Menurut Megawati, semua kader seharusnya tidak terpengaruh hasil survei yang kerap menunjukkan tingkat elektabilitas PDI-P.

Ia khawatir, tingkat elektabilitas yang tinggi justru membuat kader berlarut di zona nyaman.

Kader-kader yang hanya mejeng atau tampil dengan berpijak hasil survei itu pun dipersilakan keluar.

"Tidak ada gunanya karena saya membentuk partai ini adalah kita bisa mengorganisir kekuatan rakyat menjadi solid. Bersama kita untuk maju ke depan bagi Indonesia raya. Jadi kalau ada yang tidak setuju, silakan mundur," tegasnya.

Bicara soal koalisi, out!

Kata out dengan nada tegas kembali diucapkan Megawati kepada kader PDI-P.

Saat bicara soal koalisi, Presiden kelima RI itu berpandangan bahwa tidak ada koalisi dalam politik di Indonesia.

Sehingga, menurut dia, jika masih ada kader yang bicara soal koalisi, dianggap tidak paham sistem tata negara.

"Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out!! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita," tegas Megawati.

Megawati menjelaskan alasan Indonesia tidak menganut koalisi dalam politiknya.

Menurut dia, hal ini mengingat sistem tata negara menganut sistem presidensial dan bukan parlementer.

Megawati menilai lebih cocok penyebutan kerja sama politik dibandingkan koalisi.

"Kita sistemnya adalah presidensial bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung lho Bapak Presiden (Jokowi) kok bilang koalisi, koalisi, koalisi, tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama yes," kata Megawati.

Soal kesetaraan perempuan

Keempat, Megawati kembali meminta para kader keluar saja jika lagi-lagi tak mematuhi arahannya. Kali ini, arahan Megawati agar kader menghormati dan menilai perempuan sejajar dengan laki-laki.

"Jadi siapa pengikut PDI Perjuangan? Kalau tidak sejajar dengan kaum perempuan, out! Nah, gitu wae (saja dalam bahasa Jawa). Ayo, yang perempuan tepok tangan meriah," kata Megawati.

Megawati merasa heran karena hingga kini masih banyak perempuan yang belum terlibat aktif.

Padahal, ia menilai bahwa saat ini sudah zaman demokrasi bebas aktif.

Namun, kaum perempuan hingga kini dinilai hanya sekadar melihat, dan tidak diminta berperan aktif.

"Bagian dari kontemplasi saya, sering berpikir, kenapa ya kita sudah merdeka, berdaulat, bebas, dan aktif. Tapi, kaum perempuannya kok masih disuruh ndeleng (melihat) terus," curhat Megawati.