Mendagri Sebut Pj Kepala Daerah Harusnya Tak Korupsi karena Dipilih Tanpa Biaya Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menganggap bahwa penunjukan penjabat (pj) kepala daerah bisa jadi momentum untuk membuktikan sistem mana yang terbaik dalam memilih kepala daerah yang bebas korupsi.

"Ini juga menjadi pertarungan dan menjadi tes tentang sistem demokrasi kita, terutama di daerah. Mekanisme pemilihan kepala daerah yang mana yang baik, yang langsung ataukah dipilih DPRD, ataukah mekanisme ditunjuk (kemendagri) ini," ungkap Tito dalam arahannya kepada 48 pj kepala daerah di kantor Kemendagri, Kamis (16/6/2022).

Sebagai informasi, akibat pilkada dilakukan serentak pada 2024, membuat sejumlah daerah kekosongan kepemimpinan karena habis masa tugasnya dan diisi penjabat. Sejauh ini sudah 5 provinsi dan 43 kota/kabupaten yang dipimpin pj gubernur dan pj bupati/wali kota karena tak punya kepala daerah definitif.

Tito menyebut, para penjabat kepala daerah semestinya tidak korupsi karena mereka menjabat tanpa biaya politik, tidak seperti pencalonan kepala daerah dari partai politik dalam proses pemilihan langsung oleh rakyat.

"Salah satu dampak negatif dari pilkada langsung itu tinggi untuk tim sukses untuk kampanye macam-macam, mahar mungkin, banyak sekali," kata eks Kapolri itu.

"Kalau ternyata, mohon maaf, ada yang sampai korupsi, konsekuensinya kepada sistem. Rekan-rekan menjadi duta untuk membuktikan bahwa salah satu mekanisme penunjukan, penugasan, itu bisa menekan tindak pidana korupsi. Ini lah tes bagi kita semua, tes kepada sistem," lanjutnya.

Di samping itu, Tito mengeklaim bakal menindak tegas para penjabat kepala daerah yang telah diangkat langsung apabila terbukti melakukan politik uang untuk memperoleh jabatan tersebut.

"Saya akan keras. Saya sudah sampaikan kepada jajaran otonomi daerah, seperti Pak Sekjen, kalau ada yang transaksional, saya sendiri yang akan bawa ke KPK," ucapnya.