Salin Artikel

Jelaskan Alasan TNI Aktif Jabat Pj Bupati Seram Bagian Barat, Mendagri: Ada Potensi Konflik Batas Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui bahwa pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat disengaja dan atas pertimbangan matang.

Sebelumnya, pengangkatan Andi yang juga menjabat Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Daerah Sulawesi Tengah itu dikritik karena Andi berstatus tentara aktif.

Tito menjelaskan, Seram Bagian Barat mengalami keadaan khusus yang membutuhkan penanganan spesifik. Hal itu yang menurutnya kurang dipahami publik.

"Seram Bagian Barat itu problemnya ada potensi konflik batas desa. Itu sempat hampir meledak di Desa Loki. Di sebelahnya Maluku Tengah, di Pulau Haruku, sudah meledak. Ada meninggal, ratusan rumah terbakar," kata Tito kepada wartawan di kantor Kemendagri, Kamis (16/6/2022).

"Akar permasalahannya administrasi pemerintahan yaitu batas desa. Artinya, kewenangan bupati. Jadi, bukan masalah kriminal, tapi batas wilayah, batas desa," imbuhnya.

Eks Kapolri itu melanjutkan, pemerintah berupaya agar penanganan konflik berbasis pada tindakan proaktif dan pencegahan, alih-alih menangani konflik yang kadung terjadi dan menimbulkan korban.

"Rumah-rumah yang sudah terbakar ini belum kelar mau diapakan, mereka mengungsi dan belum ditangani dengan baik oleh pemda," kata Tito.

"Makanya, Seram Bagian Barat ini saya diskusikan dengan Pak Gubernur, harus diisi figur yang bisa mengatasi konflik. Tugas Penjabat Bupati sangat penting karena kuncinya ada di dia, karena ini masalah batas desa," jelasnya.

Atas pertimbangan di atas, kata Tito, maka menurutnya pengangkatan sosok Andi sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat sudah tepat menilik latar belakangnya sebagai intelijen.

"Intel berpikirnya proaktif, memetakan mediasi, menyelesaikan (konflik) sebelum meledak, sehingga kita minta nama dari BIN. BIN memberikan figur yang dinggap kompeten yaitu Kabinda Sulteng. Sulteng pernah konflik dan dianggap pernah tangani konflik, maka diberi penugasan," sebut Tito.

"Jadi memang ada kebutuhan waktu itu," imbuhnya.

Walaupun demikian, Tito mengaku paham bahwa desakan agar angkatan bersenjata tidak menjabat sebagai kepala daerah menguat.

Tito mengindikasikan bahwa polisi atau tentara aktif tak akan lagi diusulkan jadi penjabat kepala daerah.

"Kami melihat ke depan, dari hasil rapat Menkopolhukam ada keinganan seperti itu, kami hargai civil society. Jadi yang akan diajukan adalah pejabat sipil," ucapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/16/12454401/jelaskan-alasan-tni-aktif-jabat-pj-bupati-seram-bagian-barat-mendagri-ada

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP Agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP Agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

400 Penarik Becak dan 35 Penarik Andong Akan Antarkan Tamu ke Resepsi Kaesang-Erina

Nasional
Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Kritik Komnas Perempuan terhadap Hukuman Mati dalam KUHP yang Baru

Nasional
Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Pakar Hukum Prediksi Status JC Bharada E Dikabulkan Hakim karena Keterangannya Konsisten

Nasional
Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Cerita Duta BPJS Gorontalo Dapat Gratifikasi Rp 100 Juta Dibungkus Kue Ulang Tahun

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Komnas Perempuan Dorong Masyarakat Ambil Langkah Konstitusional untuk Koreksi KUHP Baru

Nasional
RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan

RS Adi Husada Undaan Wetan Surabaya Dinilai Layak Beri Pelayanan Kesehatan Anggota Dewan

Nasional
Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha

Gus Muhaimin Menilai Kenaikan Cukai Vape Memberatkan Pengusaha

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Pandemi Menguak Kelemahan Sistem Kesehatan Manual

Wapres Ma'ruf Amin: Pandemi Menguak Kelemahan Sistem Kesehatan Manual

Nasional
Beda Pengakuan Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer, Mulai dari Amunisi hingga Penembakan Yosua

Beda Pengakuan Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer, Mulai dari Amunisi hingga Penembakan Yosua

Nasional
Stafsus Presiden Klaim KUHP Jamin Kebebasan Pers

Stafsus Presiden Klaim KUHP Jamin Kebebasan Pers

Nasional
KPK Terus Telusuri Dugaan Aliran Dana Suap Kakanwil BPN Riau

KPK Terus Telusuri Dugaan Aliran Dana Suap Kakanwil BPN Riau

Nasional
Sebagai Anak Presiden, Kaesang Harus Lapor ke KPK jika Terima Hadiah Pernikahan

Sebagai Anak Presiden, Kaesang Harus Lapor ke KPK jika Terima Hadiah Pernikahan

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.