Jelaskan Alasan TNI Aktif Jabat Pj Bupati Seram Bagian Barat, Mendagri: Ada Potensi Konflik Batas Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui bahwa pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat disengaja dan atas pertimbangan matang.

Sebelumnya, pengangkatan Andi yang juga menjabat Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Daerah Sulawesi Tengah itu dikritik karena Andi berstatus tentara aktif.

Tito menjelaskan, Seram Bagian Barat mengalami keadaan khusus yang membutuhkan penanganan spesifik. Hal itu yang menurutnya kurang dipahami publik.

"Seram Bagian Barat itu problemnya ada potensi konflik batas desa. Itu sempat hampir meledak di Desa Loki. Di sebelahnya Maluku Tengah, di Pulau Haruku, sudah meledak. Ada meninggal, ratusan rumah terbakar," kata Tito kepada wartawan di kantor Kemendagri, Kamis (16/6/2022).

"Akar permasalahannya administrasi pemerintahan yaitu batas desa. Artinya, kewenangan bupati. Jadi, bukan masalah kriminal, tapi batas wilayah, batas desa," imbuhnya.

Eks Kapolri itu melanjutkan, pemerintah berupaya agar penanganan konflik berbasis pada tindakan proaktif dan pencegahan, alih-alih menangani konflik yang kadung terjadi dan menimbulkan korban.

"Rumah-rumah yang sudah terbakar ini belum kelar mau diapakan, mereka mengungsi dan belum ditangani dengan baik oleh pemda," kata Tito.

"Makanya, Seram Bagian Barat ini saya diskusikan dengan Pak Gubernur, harus diisi figur yang bisa mengatasi konflik. Tugas Penjabat Bupati sangat penting karena kuncinya ada di dia, karena ini masalah batas desa," jelasnya.

Atas pertimbangan di atas, kata Tito, maka menurutnya pengangkatan sosok Andi sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat sudah tepat menilik latar belakangnya sebagai intelijen.

"Intel berpikirnya proaktif, memetakan mediasi, menyelesaikan (konflik) sebelum meledak, sehingga kita minta nama dari BIN. BIN memberikan figur yang dinggap kompeten yaitu Kabinda Sulteng. Sulteng pernah konflik dan dianggap pernah tangani konflik, maka diberi penugasan," sebut Tito.

"Jadi memang ada kebutuhan waktu itu," imbuhnya.

Walaupun demikian, Tito mengaku paham bahwa desakan agar angkatan bersenjata tidak menjabat sebagai kepala daerah menguat.

Tito mengindikasikan bahwa polisi atau tentara aktif tak akan lagi diusulkan jadi penjabat kepala daerah.

"Kami melihat ke depan, dari hasil rapat Menkopolhukam ada keinganan seperti itu, kami hargai civil society. Jadi yang akan diajukan adalah pejabat sipil," ucapnya.