Salin Artikel

Demokrat ke Menteri Kabinet Jokowi: Jangan Bergenit Kampanye, apalagi Gunakan Fasilitas Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat meminta seluruh menteri di kabinet Indonesia Maju untuk tidak memanfaatkan sisa periode masa pemerintahan saat ini untuk kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendrta Putra meminta para pembantu presiden untuk fokus bekerja dan tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan politik.

“Jangan lah, mohon maaf, bergenit ria berkampanye, tapi fokus lah bantu bapak presiden lakukan tugas tanggung jawab sebagai menteri,” ujar Herzaky saat ditemui di Menara Kompas, Rabu (15/6/2022).

“Jangan, mohon maaf ya, bergenit-genit kampanye saat ini apalagi menggunakan fasilitas negara,” ucapnya.

Herzaky berpendapat, jika para menteri bekerja dengan baik, nantinya masyarakat bakal melihat kinerja dan dari mana para menteri itu berasal.

“Kalau mereka saat ini melaksanakan kinerjanya, melakukan tanggung jawabnya, membantu Bapak Presiden dengan baik, masyarakat akan melirik mereka, dan akan melihat mereka ini dari partai mana, gitu,” ucapnya.

Lebih jauh, Herzaky juga mendorong dua menteri dan tiga wakil menteri yang baru dilantik hari ini untuk fokus bekerja membantu presiden Jokowi.

Demokrat mendorong para menteri yang baru untuk bisa bekerja secara maksimal di sisa masa jabatan presiden Jokowi.

“Ini penting nih, yang menjadi penting itu fokus tadi bahwa dalam dua tahun ke depan fokusnya adalah bagaimana ekonomi bisa segera pulih, rakyat bisa segera keluar dari kesulitan-kesulitan mereka,” kata Herzaky

“Bagaimana pun ini menjadi kunci, tolong lah, mohon para menteri yang sudah sangat dipercaya oleh bapak presiden untuk bergabung di kabinet fokus saja bantu bapak presiden untuk perbaiki situasi saat ini,” ucapnya.

Hari ini, Rabu, 15 Juni 2022, Presiden Jokowi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

Dalam reshuffle kali ini, Presiden Jokowi mengganti dua menteri di kabinet, yakni menteri perdagangan (mendag) dan menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dilantik menggantikan Muhammad Lutfi dan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dilantik mengganti Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Selain itu, Jokowi juga melantik tiga wakil menteri baru, wakil menteri ATR/BPN, wakil menteri keteragakerjaan (wamenaker) dan wakil menteri dalam negeri (wamendagri).

Raja Juli Antoni yang merupakan sekretaris dewan pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ditunjuk sebagai wamen ATR/BPN menggantikan koleganya di PSI Surya Tjandra.

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor ditunjuk sebagai wakil menteri ketenagakerjaan (Wamenaker).

Selain itu, Wamen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Watipo diperkenalkan sebagai wakil menteri dalam negeri (wamendagri).

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/23332941/demokrat-ke-menteri-kabinet-jokowi-jangan-bergenit-kampanye-apalagi-gunakan

Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke