Salin Artikel

Jelang 2024, Nasdem Ingin Berperan Rajut Kebhinekaan

"Yang pasti garis yang diberikan oleh ketua umum adalah Nasdem mengambil peran secara aktif untuk berada di tengah masyarakat dan merajut lagi kebinekaan," kata Rerie, sapaan Lestari, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (11/6/2022).

Rerie menuturkan, kebihekaan atau perbedaan di tengah masyarakat haruslah dihargai, sedangkan persatuan di antara masyatakat juga mesti dibumikan.

Untuk itu, Wakil Ketua MPR tersebut menegaskan bahwa kampanye atau pola-pola yang menbawa narasi perpecahan semestinya dihentikan.

"Perbedaan itu harus dihargai dan kemudian persatuan yang memang sudah menjadi milik kita itu dibumikan. Yang pasti satu hal yang diinginkan oleh Nasdem kita harus menghentikan yang namanya agitasi," ujar Rerie.

Adapun saat ditanya mengenai apakah persoalan itu jadi pertimbangan Nasdem dalam menentukan nama calon presiden pada rapat kerja nasional mendatang, Rerie tak menjawab dengan tegas.

"Rakernas kan prosesnya masih panjang, ini tentu proses menjaring aspirasi, dan biarkan ini berjalan sesuai prosesnya. Nanti teman-teman silakan menyaksikan," kata dia.


Adapun Nasdem akan menggelar rakernas pada 15-17 Juni 2022 mendatang untuk menyaring nama-nama calon presiden yang diusulkan oleh masing-masing daerah.

Dalam rakernas, usulan tersebut akan dikerucutkan menjadi tiga nama yang akan diserahkan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Nasdem nanti dari 3 atau 4 calon itu, Ketua Umum akan memilih 1 calon yang akan dibawa untuk dibicarakan bersama-sama calon mitra koalisi capres," ujar Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate, Rabu (8/6/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/11/13014731/jelang-2024-nasdem-ingin-berperan-rajut-kebhinekaan

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke