Seruan "Lanjutkan" yang Kembali Menggema untuk Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yel-yel "lanjutkan" mewarnai perayaan 50 tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Jumat (10/6/2022) kemarin.

Yel-yel tersebut diserukan Ketua Dewan Pembina BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum HIPMI Mardani Maming yang kemudian diikuti pekikan pengurus HIPMI yang hadir.

Yel-yel itu pertama kali diucapkan Mardani saat mengkahiri pidatonya. Ia mengatakan, HIPMI akan menjadi barometer di 2024.

"Siapaun yang menjadi pemimpin di masa depan saya yakin tidak lepas dari kader-kader HIPMI. Tapi kalau bisa Pak Jokowi jangan cepat-cepat meninggalkan kita," ujar Mardani.

Mardani melanjutkan, Jokowi merupakan sosok pengusaha pertama yang juga anggota HIPMI dan bisa menjadi presiden. Menurut dia, HIPMI akan mendukung apapun kebijakan Jokowi di 2024.

"Beliau adalah presiden HIPMI pertama. Apapun kebijakan beliau di 2024 kita keluarga HIPMI siap mendukung dan mengikuti apa petunjuk beliau," tutur Mardani.

"Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan," seru Mardani diikuti oleh para pengurus HIPMI.

Bahlil yang mendapat giliran berbicara setelah Mardani pun menyampaikan hal senada.

Hal itu disampaikannya saat meneriakkan yel-yel HIPMI.

"Pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. HIPMI jaya, HIPMI jaya!" tutur Bahlil.

"Setuju lanjutkan? Setuju untuk lanjutkan? Lanjutkan untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara," serunya.

Ditegur Jokowi

Meskipun yel-yel yang disebutkan tidak menegaskan pernyataan lanjutkan kepempimpinan atau lanjutkan tiga periode, Jokowi langsung memberi peringatan.

"Tadi banyak yang menyampaikan lanjutkan, lanjutkan. Hati-hati ini tahun politik. Bapak, Ibu yang menyampaikan lanjutkan, lanjutkan. Saya yang didemo," kata Jokowi mengawali pidatonya.

"Kan kejadiannya sudah terjadi. Pertama menyampaikan, Pak Mantan Ketua HIPMI, Pak Menteri Investasi. Karena alasan ini, ini, ini lanjutkan. Besoknya enggak ada sehari saya didemo besar-besaran," lanjutnya.

Pernyataan itu lantas direspons dengan tawa oleh hadirin.

Jokowi lalu mengutarakan bahwa ia heran mengapa ia menjadi sasaran unjuk rasa ketika wacana perpanjangan masa jabatan presiden mengemuka beberapa waktu lalu.

Ia pun menegaskan bahwa ia harus segera merespons teriakan 'lanjutkan' tersebut supaya unjuk rasa serupa tidak terjadi lagi.

"Nanti ini saya kalau endak jawab, bukan HIPMI yang didemo, tapi saya. Hati-hati sekali lagi ini tahun politik," kata dia.

Kendati demikian, Jokowi menilai seruan itu disampaikan agar pemimpin yang akan datang dapat melanjutkan program-program pemerintah saat ini.

"Saya menangkap yang dimaksudkan itu adalah programnya. Pemimpinnya siapa pun terserah. Tapi yang dilanjutkan adalah program-programnya," ujar Jokowi.

"Supaya ada kontinuitas. Supaya ada keberlanjutan. Jangan sampai pemimpin satu sudah mengerjakan tidak dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Ini yang bahaya," tegasnya.

Wacana lama

Mudah bagi publik untuk mengaitkan seruan 'lanjutkan' tersebut dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu yang sempat berhembus beberapa waktu lalu.

Sebab, Bahlil merupakan salah satu aktor yang menyuarakan wacana tersebut.

Pada 9 Januari 2021, Bahlil pernah mengungkapkan bahwa pelaku usaha berharap peralihan kepemimpinan ditunda karena alasan pemulihan ekonomi nasional.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1/2022).

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," imbuh dia.

Dua bulan berselang, Bahlil kembali berujar bahwa wacana penundaan pemilu bukanlah hal yang haram sebagai bagian dari demokrasi.

Menurut dia, yang terpenting penundaan itu dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme perundang-undangan.

"Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik. Kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara konprehensif daan dalam mekanisme UU, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi," kata Bahlil, Rabu (30/3/2022).

Bahlil bukan satu-satunya tokoh yang menyuarakan penundaan pemilu, sejumlah elite politik juga mendukung wacana itu, antara lain Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Keuta Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Setelah wacana tersebut timbul tenggelam berkali-kali, Jokowi pun melarang para menteri untuk menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Selasa (5/4/2022).

Jokowi menegaskan, dirinya tidak ingin lagi mendengar ada yang menyuarakan wacana presiden 3 periode maupun penundaan pemilu.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata dia.

Namun, mengenai seruan Bahlil kemarin, Jokowi mengaku tidak akan menegur lebih lanjut Bahlil.

Sebab, mnurut Jokowi, apa yang disampaikan Bahlil berada di tahapan wacana. Sedangkan, konstitusi telah jelas mengamanatkan masa jabatan presiden terbatas dua periode.

"Negara ini kan negara demokrasi, masa dalam tatanan wacana seperti itu ramai lagi. Janganlah," ujar Jokowi usai peringatan HUT HIPMI.

"Silakan, namanya tataran wacana tetapi konstitusi kita itu jelas ya," tegas Jokowi.