Dapat Rp 123 T, Kemenhan Diminta Optimalkan Kemampuan Pertahanan Maritim dan Udara

JAKARTA, KOMPAS.com - Alokasi anggaran sebesar Rp 123,44 triliun untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2023 salah satunya terkait dengan pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) untuk TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pengamat pertahanan sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, peningkatan persenjataan untuk matra laut dan udara perlu dilakukan untuk menghadapi potensi ancaman dan situasi pertahanan dan keamanan kawasan yang bisa berubah setiap saat.

"Dinamika geopolitik kawasan belakangan ini, mau tidak mau, menuntut adanya penguatan kemampuan matra laut dan udara yang signifikan," kata Anton dalam keterangan kepada Kompas.com, Kamis (2/6/2022).

Menurut Anton, jika merujuk pada alokasi tahun sebelumnya, alokasi anggaran bagi Kemenhan untuk 2023 menurun 7,8 persen dari anggaran pertahanan 2022 yang mencapai Rp 133,9 triliun. Sedangkan jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan 2021, rencana alokasi dana untuk sektor pertahanan tetap lebih tinggi 4,5 persen atau sekitar Rp 5,4 triliun.

Anggaran yang bakal diterima Kemenhan pada 2023 salah satunya akan digunakan dalam program modernisasi Alutsista, Non-Alutsista, dan sarana-prasarana pertahanan sebesar Rp 30,62 triliun.

Sedangkan target prioritas pada 2023 terkait Alutsista adalah pengadaan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), Kapal Angkatan Laut (KAL), alat apung (Alpung), dan kendaraan tempur (Ranpur)/ kendaraan taktis (Rantis) Matra Laut sebanyak 31 unit.

Selain itu target yang dicanangkan adalah dukungan pengadaan Alutsista sebanyak 2 paket, dan pengadaan atau penggantian pesawat udara sebanyak 3 unit.

Yayasan Kurawal (Kurawal Foundation) sebelumnya mengkritik keputusan pemerintah yang memberikan alokasi anggaran sebesar Rp 123,44 triliun untuk 2023 kepada Kemenhan. Menurut mereka, pada 2023 diperkirakan merupakan masa untuk perekonomian Indonesia kembali bangkit dari keterpurukan di masa pandemi Covid-19.

Selain itu, mereka juga beranggapan seharusnya alokasi dana yang lebih besar diberikan kepada Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan untuk menunjang program bantuan sosial dan pemulihan kesehatan masyarakat.

Menurut Anton, kritik terhadap sikap pemerintah terkait besaran pos pertahanan dibandingkan pos kesejahteraan adalah biasa dalam negara demokrasi. Dia mengatakan negara kerap menghadapi situasi dilema, apakah harus mendahulukan pembangunan kesejahteraan atau membeli persenjataan.

Selain itu, kata Anton, dalam konteks Indonesia, sikap pemerintah memberi atensi lebih terhadap sektor pertahanan untuk RAPBN 2023 bukanlah sesuatu yang ganjil ataupun di luar kewajaran.

"Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan maritim dan udara juga hendaknya dapat semakin ditunjukkan dalam rencana pemanfaatan anggaran pertahanan mendatang," ucap Anton.