Mendagri: Mohon Maaf, Banyak Kepala Daerah yang Tidak Paham Posisi Keuangannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, banyak kepala daerah yang tidak paham dengan posisi keuangan di daerah yang mereka pimpin.

Hal tersebut ia ungkapkan ketika menyoroti banyaknya dana anggaran belanja pemerintah daerah yang masih mengendap di bank.

Meski ia memahami banyak proyek pemerintahan daerah yang jatuh tempo pembayarannya setelah proyek rampung, namun ia mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya bisa mengatur belanja operasional sehingga tidak seluruhnya direalisasi pada akhir tahun.

"Nah ini mohon betul kepada rekan-rekan kepala daerah untuk memberi atensi ini, karena biasanya mohon maaf, saya berapa kali datang ke daerah-daerah, teman-teman kepala daerah banyak yang tidak paham tentang posisi keuangannya," ujar Tito pada Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (2/6/2022).

Berdasarkan data yang ia miliki, total simpanan pemerintah daerah per 30 April 2022 mencapai Rp 65,59 triliun untuk pemerintah provinsi dan Rp 125,98 triliun untuk pemerintah kabupaten/kota.

Tito mengatakan, banyak dari kepala daerah yang hanya memedulikan eksekusi setiap program pemerintahan tanpa memerhatikan posisi keuangan daerah yang mereka pimpin.

Padahal, kepala daerah juga memiliki peran sentral dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar setiap program pemerintah bisa berjalan secara efektif.

"Realisasi belanjanya, realisasi pendapatannya (tidak paham), yang penting programmnya kepala daerah sudah dilaksanakan. Sudah itu saja yang menjadi fokus. Nah yang menguasai itu adalah dari BPKAD, Bapenda, dan Sekda, tiga ini biasanya yang ngerti," ucap Tito.

Ia pun meminta agar kepala daerah, kepala BPKAD, dan kepala Bappeda membuat tahapan realisasi belanja agar setiap tahun ada dana yang beredar di masyarakat.

Hal tersebut menurutnya penting untuk mendorong perekonomian di daerah di tengah pemulihan setelah pandemi Covid-19.

"Yang punya uang banyak kan negara, agar ada uang yang beredar di masyarakat, kalau ada uang yang berdar di masyarakat maka akan memperkuat daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga merupakan variabel terpenting untuk membentuk persentase pertumbuhan ekonomi," jelas Tito.