Salin Artikel

Profil Ma'ruf Amin, dari Ketua MUI jadi Wapres ke-13 RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin adalah wakil presiden ke-13 Republik Indonesia.

Dia dilantik sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masa jabatan 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

Sebelum terjun ke dunia politik, Ma'ruf Amin berkecimpung dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan sejak 1964.

Ma'ruf Amin lahir di Kota Tangerang, Banten, pada 11 Maret 1943. Setelah menempuh pendidikan sekolah dasar di kampung halamannya, dia kemudian melanjutkan studi di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.

Setelah lulus dari pesantren Tebuireng pada 1961, Ma'ruf Amin kemudian kuliah di Universitas Ibnu Chaldun, Bogor, Jawa Barat, hingga lulus pada 1967. Ma'ruf Amin lantas mengawali karier dengan menjadi guru di sejumlah sekolah di Jakarta Utara antara 1964 sampai 1970.

Sambil mengajar, Ma'ruf Amin juga menjadi pendakwah.

Karier organisasi dan politik

Amin kemudian masuk ke dunia politik pada 1971, yakni menjadu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari utusan golongan.

Lantas dia juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973 sampai 1977.

Dia kemudian kembali menjadi anggota DPRD DKI Jakarta tetapi kali ini dari fraksi PPP periode 1977-1982.

Pada 1999 sampai 2004, Ma'ruf Amin pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Ma'ruf Amin juga pernah menjadi ketua sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam, yakni:

  1. Ketua Ansor, Jakarta (1964-1966)
  2. Ketua Front Pemuda (1964-1967)
  3. Ketua NU, Jakarta (1966-1970)
  4. Wakil Ketua Wilayah NU, Jakarta (1968-1976)
  5. Anggota Koordinator Da'wah (Kodi), Jakarta (1970-1972)
  6. Anggota Bazis (Badan amil zakat, infaq, dan shadaqah), Jakarta (1971-1977)
  7. Anggota Pengurus Lembaga Da'wah PBNU, Jakarta (1977-1989)
  8. Ketua Umum Yayasan Syekh Nawawi Al Bantani (1987)
  9. Katib Aam Syuriah PBNU (1989-1994)
  10. Anggota MUI Pusat (1990)
  11. Rois Syuriah PBNU (1994-1998)
  12. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (1996)
  13. Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) (1996)
  14. Ketua Dewan Syuro PKB (1998)
  15. Mustasyar PBNU (1998)
  16. Anggota Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia (1999)
  17. Ketua Komisi Fatwa MUI (2001-2007)
  18. Mustasyar PKB (2002-2007)
  19. Ketua Harian Dewan Syariah Nasional MUI (2004-2010)
  20. Ketua MUI (2007-2010)

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/31/05020021/profil-ma-ruf-amin-dari-ketua-mui-jadi-wapres-ke-13-ri

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke