Salin Artikel

Menkeu Sebut Sejumlah Gubernur Ingin Bangun Kawasan Industri Halal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sejumlah gubernur menyampaikan ketertarikannya untuk membangun kawasan industri halal di daerahnya masing-masing.

Sri Mulyani menyebutkan, upaya pemerintah dalam melakukan program-program ekonomi dan keuangan syariah memang membutuhkan kerja sama, termasuk dengan daerah, karena tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian dan lembaga.

"Contohnya tadi adalah pembangunan kawasan ekonomi atau industri syariah. Di mana yang menarik, sesudah kita juga meluncurkan inisiatif, ini sudah ada di Sidoarjo dan Cikarang, sekarang beberapa gubernur tadi melaporkan bahwa mereka ingin juga membangun kawasan industri halal," kata Sri Mulyani usai rapat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Sri Mulyani mengatakan, inisiatif daerah tersebut mesti didukung oleh kementerian dan lembaga, misalnya dengan mengundang para pelaku ekonomi berinvestasi di kawasan industri halal.

Menurut dia, perlu ada penjelasan mengenai manfaat dan kelebihan berinvestasi di kawasan industri halal supaya para pelaku ekonomi tertarik berinvestasi.

"Dan tentu berbagai prioritas dan fasilitas yang bisa dinikmati, itu menjadi salah satu yang perlu untuk dipikirkan tadi," ujar Sri Mulyani.

Ia menambahkan, diperlukan pula adanya definisi yang jelas sebuah kegiatan ekonomi di industri sektor keuangan maupun riil dapat dinyatakan memenuhi persyaratan syariah.

"Kita harapkan dengan koordinasi dan kemudian definisi yang jelas, Indonesia akan makin nyata untuk menunjukkan betapa porsi dari industri baik di keuangan maupun sektor riil yang memenuhi syarat-syarat syariah ini," kata Sri Mulyani.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/30/14223781/menkeu-sebut-sejumlah-gubernur-ingin-bangun-kawasan-industri-halal

Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke