Salin Artikel

Moeldoko: Keluhan Publik Pasti Ditindaklanjuti, KSP Jadi Rumah Aduan Terakhir

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjamin semua pengaduan masyarakat terkait penerapan kebijakan publik pasti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Moeldoko menyampaikan hal itu di hadapan relawan Pro Jokowi (Projo), Sabtu (21/5/2022).

Ia juga memastikan bahwa KSP akan selalu siap mengawal kebijakan strategis pemerintah.

"Keluhan publik pasti ditindaklanjuti. KSP ini rumah pengaduan publik yang terakhir karena kami diberi amanah untuk menyelesaikan semua hambatan. Kalau KSP tidak bisa menyelesaikan, kepada siapa lagi publik harus mengadu?" ujar Moeldoko sebagaimana dilansir dari siaran pers KSP, Minggu (22/5/2022).

Moeldoko pun menegaskan kembali pernyataan Presiden Joko Widodo terkait tugas pemerintah dalam menyelesaikan semua permasalahan publik yang tidak mudah.

Namun pemerintah akan terus berupaya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan terbuka dengan kritik.

"Menghadapi situasi rumit seperti saat ini dengan adanya ketidakpastian global dan pandemi yang belum berakhir, dukungan masyarakat terhadap pemerintah tidak boleh bergeser sedikit pun," ungkapnya..

Pada kesempatan itu, beberapa perwakilan masyarakat dari Sumatera Barat sempat menyampaikan keluhannya kepada Moeldoko.

Beberapa di antaranya adalah tentang pembangunan jalan tol yang belum selesai dan hak kepemilikan tanah bekas tambang oleh pihak swasta di Sawahlunto.

"Selama keluhan yang disampaikan adalah untuk kepentingan publik, maka pintu KSP terbuka untuk menerima aduan masyarakat," respons Moeldoko.

"Terima kasih atas perhatiannya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada lapangan. Saya berharap agar ProJo ini bisa menjadi partner strategis pemerintah yang ikut memikirkan dan berupaya memecahkan hambatan implementasi kebijakan di lapangan," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/23/07013691/moeldoko-keluhan-publik-pasti-ditindaklanjuti-ksp-jadi-rumah-aduan-terakhir

Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke