Menyoal Moral Politik di Tengah Manuver Para Menteri Jelang 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin gencar melakukan manuver politik guna menggalang dukungan menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden-wakil presiden 2024.

Hal itu bisa dilihat dari pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Idul Fitri lalu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta.

Setelah itu, Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. Di dalam kegiatan itu, Prabowo juga bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang juga anak Megawati, Puan Maharani.

Prabowo memang salah satu tokoh yang berdasarkan hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei mempunyai elektabilitas yang tinggi sebagai kandidat presiden. Partai Gerindra pun menyatakan akan mengusung Prabowo sebagai calon presiden 2024.

Agenda silaturahmi berbalut politik juga dilakukan oleh Menteri Koordinator Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Pada 6 hari setelah Idul Fitri, Airlangga menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Tidak lama kemudian, Airlangga bertemu dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Sehari setelahnya diumumkan terbentuknya poros koalisi Indonesia Bersatu oleh ketiga partai itu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga hadir dalam kegiatan silaturahmi dengan mantan aktivis 1998. Dalam kesempatan itu Erick turut menyampaikan alasan di balik pemberian empat rumah kepada keluarga pahlawan reformasi atau 4 korban tewas dalam Tragedi Trisakti, yakni keluarga mendiang Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie.

Pada 9 Mei 2022 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya tetap fokus bekerja meski tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pertengahan tahun ini.

"Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas bersama para menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Jokowi mewanti-wanti jajarannya agar memastikan bahwa agenda-agenda strategis nasional terselenggara dengan baik. Ini supaya Pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada gangguan yang berarti.

"Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, pemilu terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa gangguan," kata Presiden.

Tergantung Jokowi

Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, sikap Presiden Jokowi kini harus dibuktikan di tengah kondisi sejumlah menterinya yang mulai sibuk menggalang dukungan untuk kepentingan pemilu dan pilpres 2024. Yakni apakah Jokowi akan tetap mempertahankan menterinya yang lebih aktif melakukan aktivitas politik, memberi peringatan, melakukan perombakan kabinet (reshuffle).

Akan tetapi, opsi terakhir dinilai sulit terwujud karena Jokowi juga bakal membutuhkan dukungan politik supaya program-programnya berjalan di sisa masa jabatannya.

"Semuanya kembali kepada pak Jokowi sendiri. Apakah akan tetap mempertahankan menteri-menteri yang mulai sibuk kampanye dan konsolidasi partai atau sebaliknya mereshuffle mereka," ujar Ray saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (21/5/2022).

Menurut Ray, jika mengharapkan kedewasaan berpolitik dari para menteri yang juga ketua umum partai politik di Indonesia untuk saat ini rasanya sulit diwujudkan. Sebab, etika politik di kalangan para elite dinilai belum mencapai tahap ideal.

"Meminta para menteri seperti ini untuk mengundurkan diri, rasanya akan sulit terwujud. Kita belum sampai pada level moral seperti ini," ujar Ray.

Diharap tegas

Menurut Ray, alangkah baik jika Jokowi membuat aturan baku untuk mengingatkan para menterinya supaya fokus bekerja, atau memilih mengurus konsolidasi politik menjelang pemilu dan pilpres 2024. Sebab menurut dia jika para menteri terlalu sibuk dengan kegiatan politik maka bisa berdampak buruk terhadap pencapaian program-programnya di masa akhir pemerintahan.

"Maka pilihannya adalah pendekatan struktural. Yakni kepala para menteri ini sendiri yang membuat ketentuan memilih jadi anggota kabinet atau beraktivitas sebagai calon presiden atau wakil presiden," ucap Ray.

Ray mengatakan, jika Jokowi memilih bersikap tak acuh terhadap manuver politik sejumlah menterinya, maka mereka akan tetap melakukan kegiatan itu karena justru menguntungkan.

"Jadi anggota kabinet yang dengan itu akses dan fasilitas mereka lebih terbuka dan banyak, sekaligus dapat mendapuk popularitas bahkan elektabilitas sekaligus. Saat yang sama, kritik terhadap mereka akan lebih dapat dikelola dari pada misalnya mereka tidak berada di dalam kabinet," ucap Ray.