Salin Artikel

Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Rahmat mengatakan, warga dipersilakan untuk melapor apabila menemukan praktik money politic atau politik uang di masa kampanye.

"Perbaikan nanti sistem penanganan pelanggaran, kami sebut sebagai Sigap Lapor," ujar Rahmat saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/5/2022).

Rahmat menjelaskan, Bawaslu berkomitmen untuk membenahi pencegahan kecurangan di Pemilu 2024.

"Maka Bawaslu akan juga mau menjelaskan beberapa kasus perkaranya dan menjelaskan perkara itu sudah sampai mana atau juga bagaimana," tuturnya.

Hanya, Rahmat mengaku tidak bangga apabila Bawaslu mendapat banyak laporan dari masyarakat mengenai kecurangan di Pemilu 2024.

Seharusnya, kata Rahmat, dengan sistem pencegahan yang berlapis, laporan-laporan tersebut bisa dicegah.

"Kemudian adalah perbaikan juga kami sedang melakukan reformasi birokrasi, yang sekarang sudah hampir selesai," imbuh Rahmat.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin turut berbicara mengenai money politic atau politik uang yang diprediksi akan menjadi bentuk korupsi yang paling marak terjadi di ajang pemilihan umum (Pemilu) 2024 nanti.

Cak Imin mengatakan kemurnian politik akan rusak karena politik uang.

"Ya paling pokok sebetulnya money politic. Yang itu Bawaslu sudah antisipasi. Dan memang kenapa kemurnian politik itu rusak, kompetisi menjadi kacau karena money politic," ujar Cak Imin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Cak Imin mengajak masyarakat untuk menghindari politik uang. Dia meminta masyarakat tidak memilih calon di Pemilu 2024 nanti karena uang.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/12014491/bawaslu-perbaiki-sistem-untuk-tangani-laporan-soal-politik-uang-di-pemilu

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke